Tangkis Kekhawatiran Masyarakat, MUI Harus Jelaskan Detail Soal Fatwa Haram BPJS

Banten Hits – Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebak, Iip Makmur, meminta kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk Perlu adanya penjelasn yang lebih menjelaskan detail tentang fatwa terkait sistem BPJS Kesehatan yang dinilai haram lantaran tidak sesuai dengan syariat Islam.

“MUI harus segera mensosialisasikan secara detail kepada masyarakat. Jangan sampai, masyarakat juga menafsirkan fatwa ini sendiri-sendiri. Sosialisasi tersebut untuk menangkis kekhawatiran masyarakat karena fatwa itu,” kata Iip saat dihubungi Banten Hits.

Menurutnya, subtansi penting yang harus dilihat adalah apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh MUI. Karena kata dia, mungkin saja fatwa yang disampaikan oleh MUI tersebut jika memang tidak adanya alternatif lain.

“Alternatif lain itu misalnya, mungkin saja sistem konvensional dalam BPJS ini bisa diharamkan. Tapi, kalau dalam keadaan darurat masyarakat yang tidak mampu dan memang tidak ada lagi yang lebih terjangkau kecuali BPJS, menurut saya kenapa harus diharamkan, dalam keadaan darurat ya konteksnya,” jelasnya.

Menurutnya, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI karena MUI melihat dari satu sisi saja, yakni sisi konvensional seperti halnya dalam perbankan antara yang menggunakan sistem konvensional dangan sistem syariah. Namun, politisi PKS ini meyakini dalam fatwa tersebut tidak ada upaya penggiringan masyarakat kepada konsep syariah

“Tapi saya yakin, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat tidak ada niatan lain, dalam arti menggiring masyakarakat kepada konsep syariah, dan saya yakin MUI juga punya solusi ketika masyarakat tidak mampu yang memang dalam kondisi darurat,” ucapnya.

Ia juga mengharapkan adanya perbaikan dalam sistem BPJS.

“Secara nasional, memang harus ada perbaikan yang dilakukan oleh BPJS. Tapi, kalau konteks dengan fatwa MUI itu tentu beda lagi karena mungkin MUI melihat dari sisi konvensional dan syariah nya,” pungkasnya.(Rus)