Banten Hits – Panitia Pemililihan (Panlih) Kepala Desa Bojong Cae, membantah, jika dinilai tidak menjalankan tugas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbu) tentang Pilkades Kabupaten Lebak. Sementara, terkait dengan adanya domisili dua calon Kades, panitia mengaku berpegangan kepada surat keterangan dari RT dan RW setempat.
“Itu ada surat keterangannya dari RT/RW. Jadi kami menerima persyaratan berpatokan kepada surat keterangan dari RT dan RW,” terang Mad Tuki, Ketua Panlih Pilkades Bojong Cae.
Sementara itu, Kapolsek Cibadak AKP Sadimun, menjelaskan, rapat penetapan calon kades dan penetapan DPT ditunda. Rapat ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu hasil dari konsultasi pihal Muspika dan tim analisa dari BP2MPD Kabupaten Lebak.
“Hasil kesepakatan para panitia terkait dengan adanya keberatan penetapan bakal calon akan dipending dulu sambil menunggu hasil koordinasi dan konsultasi kepada tim pembina Kecamatan dan Kabupaten,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan warga desa Bojong Cae yang merupakan pendukung salah satu calon Kades, Rabu (5/8), mendatangi kantor Desa untuk mendesak panitia Desa mengugurkan semua calon Kades yang ikut dalam Pilkades. Mereka menilai adanya kejanggalan pada hasil penetapan oleh Pemkab Lebak yang tidak meloloskan Aliudin menjadi Calon Kades.
Diketahui juga, di Desa tersebut ada enam balon Kades yang mengikuti Pilkade, diantaranya M Yusup, Hasan Basri, M Cecep Mulyadi, Aliudin, Ato Suharto, dan Syafe’i.
Namun, seleksi di tingkat Kabupaten justru nama Aliudin yang juga sebagai mantan Kades tidak lolos dalam seleksi dan penetapan tersebut.(Rus)
 Kepala Desa Bojong Cae, membantah, jika dinilai tidak menjalankan tugas tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbu) tentang Pilkades Kabupaten Lebak. Sementara, terkait dengan adanya domisili dua calon Kades, panitia mengaku berpegangan kepada surat keterangan dari RT dan RW setempat.){kind=link}