Connect with us

METROPOLITAN

Komisi II DPRD Lebak Beri Sinyal Positif soal Usulan Perda Perlindungan Pasar Tradisional

Published

on

Banten Hits – Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Lebak diusulkan untuk direvisi.

Usulan tentang revisi terhadap Perda tersebut salah satunya lantaran tidak disebutkan berapa sebenarnya jarak pasti tentang penyelenggaraan antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD Lebak yang juga salah satu anggota Pansus Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Ado, mengatakan, jika ada hal yang dianggap tidak sesuai maka revisi Perda boleh saja dilakukan.

“Kalau memang ada yang tidak sesuai bisa saja dilakukan,” kata Ado kepada Banten Hits, belum lama ini

BACA :  Pemdes Warungbanten Bangun 15 Pojok Baca

Namun kata anggota DPRD dari Fraksi Demokrat ini, jika revisi akan dilakukan jangan sampai bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi.

“Ya, artinya jangan sampai melenceng dengan aturan yang di atasnya,” ucap.

Ia juga menekankan jika memang ada minimarket di suatu wilayah yang nyata-nyata mematikan usaha warung-warung kecil, maka ia sepakat jika Perda tersebut perlu dikaji ulang untuk direvisi.

“Kalau memang ada yang benar-benar sampai mematikan usaha kecil tentu perlu untuk kita kaji ulang Perda itu,” jelasnya.

Anggota Komisi II lainnya Dian Wahyudi, menganggap, terkait dengan jarak penyelenggaraan pasar/toko modern dengan pasar tradisional memang perlu untuk dicantumkan di dalam Perda tersebut.

BACA :  Ditabrak Minibus, Sumiadi Tewas di Jalan Raya Mauk

“Saya pribadi memandangnya memang perlu ada jarak minimal yang ditentukan antara toko modern dengan pasar tradisional. Nanti saya akan coba komunikasikan dengan teman-teman di Komisi soal ini,” katanya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengapresiasi jika ada langkah moratorium terkait dengan keberadaan minimarket di Lebak.

“Beberapa statment Bupati kan intinya ke arah sana terkait soal pendirian waralaba. Makanya saya bilang, kalau itu mau dilakukan jangan tebang pilih yang nantinya malah jadi masalah baru. Karena saya liat justru kok ada perbedaan, yang satu diijinkan tapi yang satu tidak. Kalau mau di moratorium ya harus semuanya jangan dibeda-bedakan,” paparnya.

Namun lanjut Dian, jika memang Perda tersebut akan diusulkan untuk direvisi, maka prosesnya harus melalui Banleg yang kemudian dimasukan ke Balegda untuk dibahas dengan eksekutif.

BACA :  Truk Pengangkut Alat Berat Terperosok di Jalan Raya Cileles Lebak

“Tergantung nantinya apakah itu akan menjadi usulan eksekutif atau DPRD. Kalau pun ini mau diusulkan untuk direvisi, kemungkinan di tahun 2016 karena untuk tahun ini masih ada beberapa Raperda yang masih harus diselesaikan,” jelasnya.(Rus)



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler