Banten Hits – Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lebak, mengakui, pada semester I tahun 2015, penerimaan pajak daerah tidak mampu mencapai target dari acuan APBD pada triwulan kedua yakni sebesar 40 persen.
Dari 11 jenis pajak daerah yang ada, penerimaan pajak sampai bulan Juli 2015 tercatat Rp19.175.750.740 atau 39.72 persen. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan penerimaan pajak pada semester yang sama pada tahun sebelumnya.
Kasi Penetapan Pajak DPPKD Lebak, Aat Hatobi, mengaku, menurunnya penerimaan pajak pada semester I tahun 2015 tersebut disebabkan oleh berbagai faktor.
“Ada beberapa faktor memang yang menjadi kendala menurunnya capaian penerimaan pajak daerah untuk semester pertama ini. Terutama pada beberapa jenis pajak yang tidak mencapai target,” ungkapnya, Rabu (19/8/2015), kepada Banten Hits.
Salah satunya pada jenis pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang pada semester pertama hanya berkontribusi Rp2.927.451.210 atau 36.59 persen. Kendati naik jika dibandingkan semester pertama tahun 2014, tidak tercapainya penerimaan pajak dari jenis tersebut lantaran BPHTB yang dipengaruhi dengan besaran potensinya transaksi pengalihan tanah.
“Kondisi daerah, dan potensi transaksi pengalihan tanah. Besar transaksi pengalihan otomatis akan berpengaruh kepada pemasukan. Trend nya itu BPHTB akan melonjak jika ada pembebasan lahan, semisal rencana pembangunan seperti di wilayah Maja,” terang Aat.
Begitu juga dengan pajak Hotel yang pada semester pertama tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya pajak hotel mampu memberikan kontribusi Rp102.971.550 atau 36.24 persen, tahun ini pada semester pertama pajak hotel hanya bisa memberikan Rp83.658.220 atau 34.26 persen.
“Tingkat hunian di Lebak memang relatif kecil terutama untuk tahun ini, karena tamu yang datang ke Lebak sifatnya hanya musiman. Faktornya, kita harus akui kalai Lebak bukan murni daerah seperti wilayah lain yang tingkat wisatanya besar. Artinya, tamu-tamu yang datang hanya ada saat kegiatan saja. Bisa disebut hanya transit lah bukan seperti wisatawan yang menginap di suatu penginapan di lokasi wisata,” paparnya.
Sementara itu, lanjut Aat PBB Perdesaan dan Perkotaan yang juga menurun signifikan pada semester pertama tahun ini disebabkan masyarakat yang cenderung membayar saat jatuh tempo tiba.
“Tahun lalu 50.93 persen, sekarang turun menjadi 30.11 persen. Jadi biasanya ketika petugas Desa menagih, masyarakat lebih memilih membayar saat jatuh tempo. Tapi sekarang sudah kita motivasi agar masyarakat bisa membayar ke bank yang sudah kita tunjuk yakni BJB,” jelasnya.
Musim kemarau menjadi salah satu faktor turunnya pajak mineral bukan logam dan batu mineral di Lebak. Menurut Aat, pada pengelolaan pasir darat dan kuarsa, ketergantuan air sangat berpengaruh kepada proses pencucian pasir dan hasil produksi. Selain itu, terkait belum adanya kepastian seperti apa fungsi Distamben Kabupaten pasca pelimpahan ijin pertambangan yang semula berada di Kabupaten/Kota kini berada di tangan Pemprov Banten juga menjadi pengaruh.
Sementara itu Asisten Manager Wisma Sugri, Rifa Arif Juana, mengaku, pada tahun ini, tingkat hunian tidak lebih dari 30 persen.
“Tidak mencapai 30 persen dan memang menurun kalau dibanding tahun sebelumnya yang visitnya mencapai 40 persen. Kalau tahun lalu, memang terhitung banyak tamu yang berasal dari luar daerah bahkan dari luar pulau Jawa. Satu lagi walaupun tidak besar pengaruhnya itu kompetitor,” jelasnya. (Nda)
