Connect with us

METROPOLITAN

Serius Batasi Waralaba, Bupati Iti Ditantang Terbitkan Perbup

Published

on

Banten Hits – DPD KNPI Kabupaten Lebak meminta Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya untuk menertibkan regulasi terkait dengan upaya pembatasan minimarket berbentuk waralaba di Lebak. Hal tersebut untuk benar-benar memperkuat instruksi yang disampaikan Bupati beberapa waktu lalu.

“Kalau memang Bupati mengeluarkan  instruksi larangan perizinan pendirian waralaba baru, seharusnya juga langsung ditopang oleh payung hukum agar memperkuat instruksi Bupati itu,” kata Sekretaris KNPI Lebak Moch. Hudri, kepada Banten Hits, Senin (24/8/2015).

Mantan Sekretaris Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) jilid III ini, mengatakan, jangan sampai instruksi tegas Bupati yang sudah baik tersebut justru nantinya hanya dianggap angin lalu lantaran tidak didukung dengan payung hukum atau regulasi yang jelas.

“Bisa melalui Perbup misalnya, agar instruksi itu juga kuat dan diatur sedemikian rupa. Jadi jangan sebatas instruksi di lisan saja,” ucapnya.

BACA :  Baru Sehari Berkibar Bendera Merah Putih Gede Jasa Sobek

Lanjut dia, jika Bupati memang peduli terhadap keberadaan produk lokal yang tidak bisa masuk ke minimarket, ia juga mengharapkan regulasi yang ada saat ini juga harus kembali diatur agar pengusaha-pengusaha minimarket nantinya bisa mengakomodir produk lokal tersebut.

“Harus juga tertuang regulasinya agar kedepan pengusaha itu juga mampu mengakomodir produk lokal Lebak,” pintanya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Lebak dari Fraksi PKS, setuju jika Bupati menerbitkan Perbup sebagai pendukung statment pelarangan waralaba.

“Setuju, karena memang belum diatur dalam Perda, Bupati bisa menerbitkan Perbup, termasuk soal jarak antara Pasar Tradisional dengan toko modern,” ujarnya.

Terkait dengan alasan Bupati yang tidak mengeluakan ijin terhadap waralaba baru lantaran produk yang berasal dari UKM tidak dapat masuk ke toko modern, Dian menyarankan, usulan Bupati tetap bisa dimasukan terkait kemitraan produk lokal dengan tentunya tetap disesuaikan standar mutu pengusaha.

BACA :  Warga Tangsel Antusias Buat Akta Kelahiran

“Ya, kalau itu kan bisa dinegosiasi sesuai standar mutu barang waralaba. Artinya, bisa sinergi, waralaba bisa memberikan pembinaan. Karena masalahnya yang sudah beroperasi lama apa mau ditutup? Baru setelah berjalan untuk yg baru dikenakan “sanksi” dgn wajib bermitra dengan melakukan pembinaan dengan produk lokal,” paparnya.

“Saya kira perlu juga diundang pihak manajemen dan stakeholder yang lain. Karena kalau berkaca ada daerah Yogya atau Subang, ternyata memang susah juga melakukan pembatasan setelah terbit Perda,” tambahnya.

Untuk diketahui, Bupati Iti sempat geram terhadap keberadaan waralaba yang memaksakan mendirikan bangunan baru. Pasalnya, perijinan untuk pendirian waralaba sudah tidak dikeluarkan lagi oleh Pemkab Lebak.

“Saya akan melakukan sweeping jika ada waralaba Alpamart atau Indomart yang tidak mengindahkan kebijkan yang sudah dikeluarkan. Mereka sudah tidak menghargai pemerintahan lagi. Maka dari kita akan tutup paksa jika mereka masih tidak mengindahkannya,” tegas Iti seperti yang dilansir media massa lokal Banten Raya, usai menghadiri Rapat paripurna di gedung DPRD Lebak, Rabu (8/7/2015).

BACA :  Muncul #2018GantiLurah saat Peringatan HUT RI, Lurah Pabean: Coreng Nama Baik Saya

Bupati beralasan larangan tersebut mengacu kepada program pembangunan masyarakat yang berbasis perekonomian kerakyatan. Pasalnya, produk-produk yang dipasarkan di sejumlah waralaba berasal dari luar, sementara hasil produk yang berasal dari para UKM lokal tidak bisa menembus toko modern

“Kalau perekonomian masyarakat terus bergantung pada kapitalis, pertumbuhan perekonomian Lebak akan terhambat dan terus bergantung pada produk luar. Untuk itu, kita akan batasi keberadaan waralaba di Lebak, dengan harapan pelaku UKM dapat tumbuh dan besar hingga kesejahteraan masyarakat meningkat,” jelasnya.(Rus)



Terpopuler