Banten Hits – Galian pasir darat (galian C) di Desa Nameng, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak diprotes warga setempat. Kendati berada di wilayah Kabupaten Lebak. Namun Undang-undang nomor 23 tahun 2014, membuat kewenangan perizinan yang sebelumnya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota dilimpahkan kepada Pemprov Banten. Alhasil, Pemkab Lebak pun mengaku tak lagi mempunyai kewenangan lantaran sudah berada di tangan Pemprov Banten.
“Sekarang kita tidak punya kewenangan, karena kewenangannya itu sudah ada di Provinsi. Jadi susah,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lebak, Sofiyan, kepada wartawan saat meninjau galian pasir yang diprotes warga bersama sejumlah instansi terkait di Rangkasbitung, Kamis (27/8/2015).
Untuk itu kata dia, pihaknya meminta ketegasan Pemrov Banten terkait dengan keberadaan galian pasir di Lebak, terutama yang memang ilegal.
“Kalau ilegal jelas enggak boleh, itu tutup saja dan ambil tindakan tegas. Kami mintalah perhatian Provinsi untuk menindak tegas kepada pengusaha pasir yang memang ilegal,” pintanya.
Apalagi, lanjut dia, sesuai dengan RTRW, Kecamatan Rangkasbitung memang sudah ditutup bagi para pengusaha yang akan melakukan aktifitas pertambangan pasir baru.
“Kecamatan Rangkasabitung ini kan memang sudah ditutup untuk pertambangan baru,” ucapnya seraya membenarkan hanya ada tiga pertambangan yang mengantongi iji dari total delapan pertambangan di lokasi tersebut. (Nda)
