Banten Hits – Rapat Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) yang dipimpin langsung Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, di rumah Dinas Bupati, Jum’at (28/8/2015), juga turut membahas persoalan pertambangan pasir yang saat ini kewenangan izinnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Banten.
Dari pembahasan tersebut, diketahui akan ada tindak lanjut yang akan diambil Pemkab Lebak dalam mengatasi galian pasir yang kerap dikeluhkan masyarakat.
“Iya dibahas juga soal itu (tambang pasir-red), akan ada tindak lanjutnya dari Pemkab,” ujar Wakil Ketua DPRD Lebak, HM Yogi Rochmat saat ditanya Banten Hits usai mengikuti rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut.
Adanya tindak lanjut yang akan dilakukan Pemkab Lebak juga dibenarkan Ketua DPRD Lebak Junaedi Ibnu Jarta. Kepada wartawan, Jun mengatakan Pemkab Lebak akan membentuk tim terpadu. Tim terpadu tersebut akan dinisiasi oleh SKPD terkait yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi aktifitas penambangan pasir di Lebak.
“Kalau nanti sudah terbentuk, pihak pengusaha galian pasir akan dipanggil. Setelah dilakukan pemanggilan sekaligus diberikan penjelasan, kedepan kalau tim menganggap galian tersebut membandel makan akan ditutup paksa,” jelas Jun.
Tim terpadu yang nantinya akan dibentuk adalah gabungan dari SKPD terkait dan aparat penegak hukum. Tidak hanya mengawasi aktifitas produksi tambang, tim juga bekerja untuk mengawasi distribusi pasir.
“Saya berharap, dengan adanya tim terpadu tersebut pengawasan terhadap galian pasir bisa sinergi, tidak parsial alias tidak masing-masing seperti yang sebelum-sebelumnya,” pintanya. (Nda)
 yang dipimpin langsung Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, di rumah Dinas Bupati, Jum’at (28/8/2015), juga turut membahas persoalan pertambangan pasir yang saat ini kewenangan izinnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Banten.){kind=link}