Connect with us

METROPOLITAN

Kalah, Calon Kades di Cibuah Lebak Akan Tempuh PTUN

Published

on

Banten Hits – Empat calon Kepala Desa (Kades) di Desa Cibuah, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, yang gagal terpilih dalam Pilkades serentak 30 Agustus 2015, kompak bakal menempuh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah tersebut akan mereka lakukan jika memang menemukan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang penyelenggaraan Pilkades yang notabennya sebagai acuan penyelenggaraan Pilkades oleh panitia pemilih (panlih) dinilai merugikan.

“Kalau memang nanti kita temukan tentu akan ke PTUN,” kata Asep Suwartana mewakili tiga calon Kades lainnya yakni Toto, M Rois, dan Hj. Masraedoh.

Namun, ia bersama tiga calon Kades lainnya mengaku, saat ini lebih fokus terhadap penyelenggaraan Pilkades di Desa Cibuah yang dianggapnya tidak berjalan sesuai dengan aturan.

BACA :  Sepotong Kenangan dan Ancaman Nyata Bencana Lingkungan di Sungai Ciujung

“Kami bukan mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, tapi kami menyikapi proses Pilkades yang dilakukan panitia pemilih Desa,” kata Asep yang mengaku sudah menyampaikan sejumlah poin keberatan kepada pihak Kecamatan sebagi tim pembina, Selasa (1/9/2015).

Pelaksanaan Pilkades yang dianggap telah menyimpang dari aturan kata dia terlihat dari pelaksanaan yang melebihi batas waktu yang sudah ditentukan dalam Perbup, yakni dari pukul 07.00-13.00 WIB.

Kendati aturan soal waktu tersebut mempunyai pengecualian dengan syarat persetujuan dari para calon Kades dan dibuktikan dengan berita acara, namun ia mengaku langkah tersebut tak dilakukan panlih.

“Harusnya ditanyakan ke para calon baru memutuskan dan dibuatkan berita acaranya. Ini justru tidak dilakukan, dan kenyataannya proses itu selesai jam lima sore,” ujarnya.

BACA :  Beraksi di Jalan Kisamaun, Pelaku Pecah Kaca Diringkus Polsek Kota

Selain persoalan waktu, ada lima poin lain yang menjadi dasar ia bersama tiga calon Kades lainnya keberatan atas proses penyelenggaraan Pilkades yang ditata dalam Perbup nomor 7 tahun 2015 tersebut.

“Belum lagi, pengkolektifan surat suara. Jadi surat suara itu dibiarkan menumpuk di meja panita yang membuat keadaan saat itu jadi tidak kondusif. Kami menyimpulkan Pilkades Cibuah tidak sesuai aturan yang berlaku dan juga diduga ada keberpihakan kepada salah satu calon. Jadi, menurut kami Pilkades di sini tdak sah dan cacat hukum dan pemilihannya harus diulang,” paparnya.(Rus)



Terpopuler