Connect with us

METROPOLITAN

Rano Akui Pemprov Banten Minim SDM Urus Keuangan Daerah dengan Sistem Akutansi Berbasis Akrual

Published

on

Banten Hits – Gubernur Banten Rano Karno, menegaskan, pengelolaan keuangan menggunakan sistem akutansi berbasis akrual bakal berpengaruh kepada predikat dari BPK RI terhadap Pemerintah Provinsi Banten. Dari sejumlah masalah yang dihadapi, Rano menganggap ada dua pokok permasalahan yang dihadapi Pemerintahannya untuk menggunakan hal tersebut.

“Masalahnya ada dua, yaitu sistem dan SDM. Kalau sistem ibaratnya kita bisa sediakan, tetapi untuk SDM ini kita akui masih sangat kurang,” terang Rano kepada seluruh kepala SKPD di sela-sela pengarahan dalam rapat pembahasan hasil pemeriksaan pendahuluan BPK Ri Perwakilan Banten atas Implementasi Standar Akutansi Pemerintah Berbasis akrual di pondopo Gubernur Banten KP3B, Kota Serang, Senin (7/9/2015).

BACA :  Derita Cacat Fisik Aneh, Tangan dan Kaki Warga Cipeucang Tumbuh Melingkari Tubuh

Idealnya kata Ranom, dalam satu SKPD harus dipersiapkan minimal dua orang pegawai yang ahli dalam mengurus keuangan dengan berbasis akrual. Selain itu dipenuhi keperluan untuk keterampilannya.

“Kedepan harus diciptakan pelatihan-pelatihan dan rekruitmen yang paham akuntansi, tetapi orang tersebut nantinya harus tetap dijaga agar tidak pindah untuk mengurusi urusan yang lain lagi,” ucapnya.

Untuk itu, Rano meminta kepada SKPD di lingkungan Pemprov Banten, lebih berkomitmen meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, komitmen pengelolaan keuangan oleh seluruh SKPD sangat penting.

Untuk itu, ia meminta kepala SKPD memeriksa keuangan yang masuk dan keluar secara rutin, termasuk menyiapkan sumber daya manusianya.

“Secara kesiapan, kita sudah siap, tetapi memerlukan guidence (panduan),” ungkapnya.

BACA :  UNDP Sebut Covid-19 Bukan Hanya Krisis Kesehatan Tapi Krisis Sosial dan Ekonomi yang Menghancurkan

Selain itu, harus diciptakan pelatihan-pelatihan dan rekruitmen yang paham akuntansi, tetapi orang tersebut nantinya harus tetap dijaga agar tidak pindah untuk mengurusi urusan lainnya.

Lebih lanjut Rano menjelaskan, dengan akuntansi berbasis akrual, dapat memberi gambaran secara utuh terhadap posisi keuangan daerah. Laporan keuangan berbasis akrual juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah terkait biaya jasa layanan secara efisien.

Untuk itu, ia meminta agar seluruh jajaran Pemprov Banten meyakini agar pelaksanaan akuntansi berbasis akrual tersebut bisa dilakukan.

“Mudah-mudahan secepatnya bisa diterapkan, apalagi BPK dan BPKP mau membantu kita. Artinya kalau mereka mau bantu kita dan kita enggak siap, ini sih kelewatan. Insya Allah, tahun ini kita siap, tapi memang masa transisi ini membuat kita harus siap dan perlu pengawasan terus menerus,” beber Rano.

BACA :  Pemuda Diamankan Polisi setelah Kepergok Curi Motor di Mauk

“Bukan ditakuti, tapimerupakan keharusan dalam pengelolaan keuangan daerah agar transparan, akuntabel, memenuhi nilai kewajaran dan kecukupan,” sambungnya.

Dari pantauan Banten Hits, sejumlah narasumber dalam pembahasan tersebut diantaranya, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Banten Rizal Sihite, Sekda Banten Ranta Suharta, Kepala DPPKD Banten Wahyu Wardhana dan Kepala Inspektorat Banten Tjaka T Roseno. (Nda)




Photos

  • Videos


  • Terpopuler