Banten Hits – DPRD Kabupaten Pandeglang menyesalkan pernyataan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi yang justru menyalahkan Desa terkait dengan belum dicairkannya Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
“Tidak boleh begitu apalagi menyalakan Desa. Sebagai Pemerintah Daerah harusnya memberikan pembinaan, karena itulah yang sangat penting,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Pandeglang, Aminuddin kepada wartawan di ruanganya, Rabu (9/9/2015).
Soal ADD dan DD di tiap-tiap Desa memang harus segera dilakukan sosialisasi. Pasalnya, dikhawatirkan para Kepala Desa (Kades) belum mengetahui tata cara pengajuan ADD dan DD ke Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA).
“Biar Kades yang baru dan yang lama bisa tau tata cara pencairan ADD dan DD,” ucapnya.
Selain sosialisasi, Pemerintah Daerah Pandeglang melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritahan Desa (BPMPD) didorong memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada para Kades terkait pengajuan dan penggunaaan ADD dan DD.
“Otomatis bimtek itu untuk memberikan masukan kepada Desa. Bukan malah menyalahkan Desa. Apa lagi, sampai mereka diperiksa oleh BPK,” pintanya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi justru menyalahkan Pemerintah Desa terkait dengan belum dicairkannya ADD. Kata dia, jika ADD ingin dicairkan, setiap Desa harus hendak membuat perencanaan terlebih dahulu.
“Sebetulnya Desanya yang salah, harusnya mereka (Kades-red) membuat perencanaan terlebih dulu, sebab kita enggak mau ngasih duit gitu aja,” terang Erwan kepada Wartawan. (Nda)
