Connect with us

METROPOLITAN

Sudah Uzur, Pemkab Lebak Diminta Ganti Mobdin KTP

Published

on

Banten Hits – Kendaraan dinas berupa mobil milik Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak diusulkan untuk diganti. Alasannya, usia mobil yang sudah terbilang uzur.

Sejak tahun 2003 alias pada era komisioner KTP Jilid pertama hingga di penghujung tahun 2015 ini, Pemkab Lebak sepertinya masih enggan memberikan mobdin baru yang lebih sehat kepada lembaga yang fokus dalam persoalan Transparansi informasi publik tersebut.

Selain sudah tak nyaman jika digunakan kegiatan monitoring para Komisioner terutama ke wilayah dengan medan jalan yang buruk, sejumlah bagian mobil yang mempunyai nopol A 210 P tersebut sudah terlihat penyok dan berkarat.

Pada bagian dalam mobil, Air Conditioner (AC) pun mengalami kerusakan, sehingga pada saat kondisi hujan membuat jarak pandang pengemudi menjadi terganggu akibat kaca depan mobil berembun.

BACA :  SE Bupati Pandeglang Soal Penggunaan Dana Desa Dikeluhkan

“Sebenarnya udah enggak layak itu, harusnya memang dilakukan peremajaan. Bayangkan, sudah sepuluh tahun usia mobil itu,” kata mantan Ketua KTP Lebak, M. Hapidz, kepada Banten Hits, Jum’at (11/9/2015).

Menurutnya, dengan kondisi mobil yang uzur dan tak sedikit kendala tersebut tentu akan mempengaruhi terhadap kegiatan-kegiatan monitoring ke setiap daerah yang nantinya akan dilakukan para Komisioner.

“Apalagi kalau untuk monitoring jarak jauh dengan kondisi jalan yang anda sendiri tau lah, bisa-bisa di tengah jalan bermasalah dengan kondisi mobil seperti itu. Baiknya memang Pemkab mengganti mobil itu,” pintanya.

Terpisah, salah seorang pegawai di KTP, Juanda, mengaku, kendala pada mobil tersebut adalah kondisi rem yang pernah blong. Kondisi AC yang rusak juga mengakibatkan kaca depan berembun saat turun hujan.

BACA :  Dalih Investasi, Tempat Karoke Berkedok Kafe Diduga Leluasa Jual Miras di Kota Serang

“Kalau memang bisa diganti ya memang baiknya diganti, untuk menjaga kerusakan parah. Kalau service rutin itu selalu dilakukan,” ujar Juanda yang juga bertugas sebagai sopir saat para Komisoner akan melakukan kegiatan monitoring.

Namun, dengan komposisi Komisioner yang berjumlah 9 orang, idealnya KTP mempunyai dua unit mobil operasional. Pasalnya, jika Komisioner jilid III rata-rata memiliki kendaraan pribadi, berbeda pada KTP Jilid IV ini, dari 9 Komisioner hanya 1 Komisioner yang mempunyai kendaraan pribadi.

“Idealnya memang harus ada dua, karena kadang bagian kesekretariatan juga perlu. Apalagi dengan jumlah 9 orang Komisioner, beda kalau komisoner periode kemarin yang hampir mereka punya mobil sendiri, jadi enggak keteteran,” tambah Sri, bagian Kesekretariatan KTP. (Nda)

BACA :  Bejat, Pria di Cimanggu Pandeglang Cabuli Anak Sendiri

Terpopuler