Banten Hits – Pemerintah Kabupaten Pandeglang dinilai tidak tegas bahkan terkesan tutup mata dalam persoalan limbah yang dihasilkan oleh pabrik sagu di wilayah Babakan Kalanganyar, Kelurahan Palangayar, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang.
Pasalnya, bukan lagi menutup sementara, seharusnya Pemkab Pandeglang menutup secara total segala aktifitas produksi yang dilakukan pabrik lantaran limbah yang sudah sangat mencemari lingkungan warga setempat. Terlebih, izin pabrik yang sudah berdiri sejak tahun 2009 lalu juga diketahui telah berakhir. Sehingga, aktifitas produksi sagu yang dilakukan merupakan aktifitas yang ilegal.
Saefudin, salah seorang warga yang mewakili puluhan warga saat menyambangi kantor DPRD Pandeglang, Senin (21/9/2015), menuturkan, dampak dari pencemaran limbah pabrik tidak hanya dirasakan oleh warga Babakan Kalanganyar saja, namun oleh warga kampung lainnya yang dialiri oleh Sungai Cimas Sayang, seperti Kampung Talun, Pasir Jengkol, dan Waru Banu.
“Sudah 5 tahun limbah dari pabrik sagu itu mencemari Sungai Cimas Sayang yang mengakibatkan sungai yang menjadi salah satu sumber air buat warga tidak bisa lagi dimanfaatkan,” kata Saefudin yang juga merupakan tokoh masyarakat setempat, kepada wartawan.
Ia mengungkapkan, sebelum pabrik beroperasi, air sungai bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat mengambil wudhu di mushola. Namun, saat ini kondisi air sudah tidak layak digunakan.
“Kalau dipakai mandi bisa gatal-gatal,” ucapnya.
Selain kotor, air sungai pun menimbulkan bau yang tidak sedap. Padahal kata dia, pada tahun 2012 lalu masyarakat setempat dan pemilik pabrik telah membuat kesepakatan untuk membuat pengelolaan limbah padat dan cair. Namun perjanjian tersebut justru dilanggar oleh pemilik pabrik yang mengakibatkan limbah dari pembuatan sagu kembali mencemari sungai.
“Warga memang sudah tidak sepakat, dari dulu juga sudah diadakan perjanjian, tetapi tidak ada buktinya. Limbah ke sungai itu juga berdampak sampai ke Kabupaten Lebak dan banyak Kampung yang dirugikan,” bebernya.
Selain mendesak pabrik ditutup secara total, Pemkab Pandeglang juga dituntut memecat jika ada oknum Pemerintahan yang terbukti ikut membekingi keberadaan pabrik tersebut.
“Kalau memang ada oknum dari Pemerintah yang justru membekingi pabrik ini, kami minta dijatuhi sanksi tegas dengan pemecatan,” tegasnya. (Nda)
