Connect with us

METROPOLITAN

Rawan Kecurangan, Seknas Diminta Ambil Alih Seleksi Pendamping Desa

Published

on

Banten Hits – Seleksi Pendamping Desa yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (BPPMD) Provinsi Banten, diharapkan bisa diambil alih Sekretaris Nasional (Seknas). Pasalnya, seleksi yang dilakukan oleh BPPMD dinilai rawan terhadap kecurangan.

“Kami berharap Seknas bisa mengambil alih proses seleksi ini, karena dari audiensi yang kami lakukan, Tim Teknis Satker Pendamping Desa Provinsi Banten justru seperti kebingungan terkait dengan seleksi Pendamping,” kata Ketua Gerakan Peduli Pembangunan Desa (GPPD) Pandeglang, Ahmad Zainal Maqi, dalam rilisnya yang diterima Banten Hits, usai melakukan audiensi dengan BPPMD Banten, Selasa (22/9/2015).

Dalam rilis tersebugt, GPPD juga mengkritik kinerja BPPMD Banten lantaran jumlah pelamar yang sudah terekap oleh tenaga ahli BPPMD justru idak dipublikasikan, dengan alasan baru akan dipublis setelah seleksi pada tahap kedua.

BACA :  Nyaleg, Rizka Natakusumah Rajin Ikut Kunker Irna Narulita

“Kalau jumlah keseluruhan pendaftar Pendamping Desa itu tidak diumumkan yang dikhawatirkan adalah mereka yang lolos untuk mengikuti seleksi tahap dua itu di luar orang-orang yang mendaftar atau ada orang titipan,” tulisnya.

GPPD akan terus intens mengawal proses seleksi Pendamping Desa. Jika masih tidak ada kejelasan, GPPD mengancam akan menggelar unjuk rasa.

Untuk diketahui, hingga saat ini proses Pendamping Desa tak kunjung juga ada kejelasan. Padahal, pencairan Dana Desa yang dianggarkan melalui APBN tinggal menunggu proses pencairan di Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKA) Kabupaten Pandeglang. (Nda)



Terpopuler