Connect with us

METROPOLITAN

Pencairan Dana Parpol di Kabupaten Tangerang Baru 40 persen

Published

on

Banten Hits – Kepala Kesbangspol Pemkab Tangerang Osman Jayani menyatakan, pencairan bantuan keuangan partai politik (parpol) tahun 2015 masih menunggu pelaporan penggunaan keuangan parpol peroleh kursi dewan tahun anggaran 2014 dan proses pencairan tersebut baru mencapai 40 persen.

“Sudah dibantu melalui bimbingan teknis. Selain itu, proses audit hingga kini belum bisa seratus persen. Proses audit sendiri dilakukan oleh parpol sendiri di BPK,” ujar Osman kepada Banten Hits, Selasa (29/9/2015).

Dijelaskan Osman, dana bantuan keuangan parpol ini merupakan wujud implementasi  UU Nomor 83 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, juga Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Tatacara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan  Bantuan Keuangan Partai Politik.

BACA :  KPK dan Aparat Penegak Hukum Gelar Pelatihan di Tangsel

“Dana parpol diperoleh dari satu suara Rp 669 dikalikan jumlah suara yang didapat parpol,” ungkapnya.

Bantuan keuangan  parpol ini, lanjutnya, digunakan  sebagai dana penunjang kegiatan  pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahunnya berdasarkan jumlah perolehan suara pemilu dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

“Sebenarnya kalau memang administrasinya sudah selesai pencairannya sendiri bisa dilakukan sejak ketuk palu yakni pada awal januari. Pencairan dilakukan bisa secara serentak ataupun dilakukan perorangan. Tergantung proses penyelesaian administrasinya selesai,” lanjut Osman.

Untuk diketahui, Di dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan pasal 30 Perturan Menteri Dalam Negeri Noor 26 Tahun 2013, disebutkan partai politik wajib  menyampaikan laporan pertanggungjawaban  (SPJ) paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk kemudian  akan diaudit oleh BPK-RI.(Rus)

BACA :  Polres Serang Ringkus Puluhan Pengedar Narkoba Selama 6 Bulan



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler