Banten Hits – DPRD Kabupaten Pandeglang menyayangkan Pemkab Pandeglang yang hingga saat ini belum membentuk Badan Penyelenggara Sengketa Konsumen (BPSK), karena lembaga tersebut sangat penting untuk menjamin hak konsumen yang tengah diserbu berbagai produk.
“Karena kalau bicara konsumen kan bicara produksi. Barang-barang yang diproduksi ada penikmatnya. Jika ada produk yang merugikan, maka kita bisa komplain ke lembaga tertentu,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pandeglang, Yanto kepada Banten Hits di ruangannya, Selasa (29/9/2015).
Menurut Yanto, alasan Pemkab Pandeglang tak bisa membentuk BPSK karena terkendala anggaran bukanlah persoalan, karena seharusnya Pemkab Pandeglang hanya menyusun struktur kepengurusan dan kegiatan terlebih dahulu baru kemudian menganggarkannya.
Yanto juga mengungkapkan, tanpa ada lembaga yang menangani hak konsumen, masyarakat akan kebingungan untuk mencari perlindungan.
“Apalagi keberadaan barang-barang kadaluarsa, tidak halal, dan ilegal banyak beredar. Maka kebutuhan lembaga konsumen sangat mendesak untuk menampung laporan masyarakat,” tuturnya.
Meski hingga saat ini DPRD Pandeglang belum menerima aduan dari masyarakat, kata Yanto, namun tidak menutup kemungkinan di luaran ada masyarakat yang mengalami sengketa kasus tesebut, tetapi tidak dilaporkan karena lembaganya tidak ada.
Karena alasana kepentingan mendesak ini, politisi Nasdem sekaligus mantan Ketua KNPI Pandeglang periode 2009-2012 ini akan merekomendasikan Pemkab Pandeglang supaya membentuk BPSK secepatnya. Bahkan Yanto juga akan mengumpulkan pelaku usaha dan aktivis perlindungan untuk membuat dukungan pembentukan BPSK.
“Saya berharap semua aktivis yang bergerak di bidang konsumen harus menyambut baik. Kira-kira jika dibentuk lembaga itu (BPSK), kita dukung. Yang pasti BPSK harus ada,” tegasnya.(Rus)
, karena lembaga tersebut sangat penting untuk menjamin hak konsumen yang tengah diserbu berbagai produk.){kind=link}