Banten Hits – Aksi unjuk rasa dalam mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang sebelumnya dilakukan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) di gedung DPRD Kabupaten Lebak, Senin (5/10/2015), berlanjut di depan gedung Sekretariat Daerah (Sekda) Banten, Rabu (7/10/2015).
Selain menggelar unjuk rasa, mahasiswa juga memenuhi janjinya menyerahkan dokumen berupa rekomendasi kepada Gubernur Banten Rano Karno terkait dengan kondisi Provinsi Banten yang sudah berusia 15 tahun.
Sejumlah rekomendasi yang langsung diserahkan Gubernur Rano Karno oleh mahasiswa memuat sejumlah tuntutan yang diharapkan bisa segera diselesaikan dan menjadi evaluasi bagi Rano Karno, salah satunya opini disclaimer oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten kepada Pemprov Banten secara berturut-turut.
“Kami mengharapkan, ini menjadi bahan catatan penting bagi Pemprov Banten untuk menyelesaikan semua persoalan mulai dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang sampai saat ini masih belum kunjung diperbaiki,” kata Ketua Umum Koordinator Kumala, Lukman Hakim.
Berikut isi rekomendasi Kumala kepada Gubernur Banten Rano Karno:
1. Mendesak Pemerintah Provinsi Banten segera membenahi terkait dengan Birokrasi.
2. Pemerintah Provinsi Banten diminta untuk segera menuntaskan masalah kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan masyarakat.
3. Pemerintah Provinsi Banten dibawah kepemimpinan Rano Karno yang sudah ditetapkan sebagai Gubernur Definitif untuk segera melakukan pembenahan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
4. Mendesak untuk secepatnya membenahi pelayanan kesehatan.
5. Pemerintah Provinsi Banten harus segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan kondisi infrastruktur jalan dan kualitas pendidikan.
6. Pemerintah Provinsi Banten juga harus memberikan perlindungan terhadap generasi anak bangsa.
7. Meminta, agar nama para pendiri Provinsi Banten dijadikan sebagai nama fasilitas umum/jalan.
 Banten yang sebelumnya dilakukan Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) di gedung DPRD Kabupaten Lebak, Senin (5/10/2015), berlanjut di depan gedung Sekretariat Daerah (Sekda) Banten, Rabu (7/10/2015)){kind=link}