Dari banyak media, seringkali kita membaca penyataan kebanggaan para pimpinan daerah tentang banyak program yang mereka jalankan. Ada Kepala daerah bangga dengan progam kesehatan gratis untuk rakyatnya. Ada juga yang bangga memamerkan betonisasi sampai ke pelosok desa. Yang lainnya malah bangga dengan slogan-slogan : Smart City, Tangerang live, Tangerang Cerdas, Tangerang Terang, dan banyak Tangerang lainnya.
Membaca kebanggaan-kebanggaan itu setiap hari, membuat kita bertanya, apakah dengan terbangunnya jalan beton sampai ke pelosok desa, dengan gratisnya biaya kesehatan untuk masyarakat, dengan dijalankannya banyak program Tangerang ini dan Tangerang itu, berarti Bupati / Walikotanya telah berhasil membangun daerah kita ? Sebab logikanya yang harus dipamerkan dan dibanggakan adalah bukti keberhasilan, bukan sekedar pelaksanaan program.
Lalu apa bukti keberhasilan pembangunan suatu daerah ? Karena pembangunan di daerah memiliki indikator-indikator, maka bukti keberhasilan itu adalah jika target capaian indikatornya terrealisasi.
Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di daerah kita harus melihat target capaian indicator pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan data statistik yang dikeluarkan oleh BPS mengenai capaian indicator kinerja pembangunan itu.
Indikator pembangunan yang ditetapkan dalam RPJM seharusnya mengacu pada Tabel T-I.A.1 yang tercantum dalam Lampiran Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tetapi, karena indicator pembangunan itu cukup banyak, kita fokus saja kepada indicator pembangunan makro (indicator kunci), karena indicator makro tersebut secara umum cukup dapat merepresentasikan keberhasilan pembangunan di daerah.
Sebagai contoh, dalam RPJM suatu daerah ditetapkan indicator makronya adalah “Indeks Pembanguan Manusia (IPM)” dengan target capaian tahun 2014 adalah 76,29, “Prosentase Penduduk Miskin (Angka Kemiskinan)” dengan target capaian tahun 2014 5,33 %, “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)” dengan target capaian tahun 2014 8,36 %.
Selanjutnya kita tinggal melihat data BPS mengenai capaian kinerja IPM, Angka Kemiskinan, dan TPT daerah tersebut untuk tahun 2014 yang biasanya dipublis pada periode oktober 2015. Tercapaikah target-target kinerja indicator-indikator itu. Kalau tercapai, ya harus kita akui pembangunan yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan IPM dan menurunkan angka kemiskinan serta pengangguran. Kalau tidak tercapai, ya apapun yang sudah dilakukan ya percuma karena tidak memiliki korelasi yang positif antara pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan, karena toh tidak dapat meningkatkan indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat (IPM) serta tidak dapat menurunkan jumlah orang miskin dan jumlah penganggur.
Jadi, sebaiknya para Kepala Daerah jangan ribut memamerkan program dan berbagai selogan. Buat dan Laksanakan saja program-program yang sudah diyakini berafiliasi atau memberi kontribusi positif untuk pencapaian target indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Sebab anda harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah diikrarkan dalam Perda RPJM itu dalam LKPJ tahunan dan lima tahunan.
Penulis: Abdul Hasan, M.Si, Pengamat Kebijakan Publik Tangerang Raya, tinggal di Kabupaten Tangerang.
