Banten Hits – Satu hari pasca dilantik KNPI Banten, kepengurusan DPD KNPI Pandeglang periode 2015-2018 yang digawangi Iin Muhlisin sudah digoyang oleh adanya rencana Musyawarah Daerah (Musda) tandingan. Pasalnya, kepengurusan tersebut dianggap tidak mengakomodir sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP).
Rencana adanya Musda tandingan tersebut dihembuksan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Mathla’ul Anwar (Gema MA) Pandeglang yang menyatakan siap untuk menggelar Musda tersebut.
“Sampai saat ini ada beberapa OKP yang tidak masuk dalam kepengurusan KNPI, padahal sudah lama tim formatur membuatnya tapi tidak ada pemberitahuan ke ketua, sekretaris ataupun pengurus OKP. Padahal, pengakuan Organisasi itu sangat penting,” kata Ketua Gema MA, Asep Saeful Kamali, kepada Banten Hits, Kamis (22/10/2015).
Pihaknya juga mempertanyakan kepengurusan KNPI apakah mengacu kepada hasil kongres DPP KNPI versi Papua atau ke versi Jakarta. Untuk mewujudkan Musda tersebut, Asep mengklaim sudah menggalang 20 OKP dan sejumlah Pengurus Kecamatan (PK). Namun, Asep enggan menyebut nama-nama OKP yang ia sebut sudah satu suara untuk menggelar Musda.
“Kita pasti mencari tahu kepengurusan sekarang apakah berkiblat ke Kongres Papua atau ke Jakarta. Kita sudah komunikasi dengan beberapa OKP dan PK untuk mengadakan Musda DPD KNPI Pandeglang, bahkan kita juga sudah berkomunikasi dengan DPP KNPI di Jakarta. Jadi, nanti siapa saja boleh mencalonkan diri sebagai Ketua,” bebernya.
Menanggapi wacana tersebut, Ketua Umum DPD KNPI Pandeglang, Iin Muhlisin, menanggapi nya dengan santai. Bahkan, ia mengaku tidak gentar jika memang Musda tersebut benar-benar dilakukan. Ia menegaska, jika dalam kepengurusannya sudah memasukan sekitar 80 persen kepengurusan dari OKP dan PK di Pandeglang.
“Kalau mau tandingan itu hal lain, bahkan semua unsur yang berkepentingan dari Musda kemarin sudah kita akomodir, baik dari pihak Ari Umbara dan pihak Irwandi, jadi kami tidak akan gentar karena kami suara penuh dalam Musda,” kilahnya.
Namun, ia mengaku belum mendapatkan informasi akan adanya wacana tersebut. Menurutnya, dalam kepengurusan DPP KNPI tidak ada dualisme kepengurusan, baik hasil kongres Papua maupun Jakarta dan menurutnya secara aturan Kongres Papua sah.
“Dalam hal ini yang disahkan oleh kenegaraan itu Kongres Papua, tapi kita akan lihat postur akar permasalahannya dulu, seperti apa permasalahnya, yang jelas kita akan tunduk dan patuh terhadap AD/ART yang sudah ditentukan di Kongres Papua,” pungkasnya. (Nda)
