Connect with us

METROPOLITAN

ICW: Tidak Banyak Kasus Korupsi Kelas Kakap Dituntaskan Polisi dan Kejaksaan

Published

on

Banten Hits – Kejaksaan dan Kepolisian dinilai sudah banyak menangani kasus korupsi di Indonesia. Namun setahun sudah Pemerintahan Jokowi-JK, penanganan kasus korupsi yang dilakukan kedua institusi tersebut justru nyaris tak terdengar.

Ironisnya, yang malah ramai adalah sejumlah kegaduhan persoalan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, pimpinan Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Sauri serta Akademisi Denny Indrayana.

Dari pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap penyidikan yang dilakukan dua institusi tersebut sejak Januari 2015 hingga pekan kedua Oktober 2015, ditemukan ada 319 kasus Korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan. Dari ratusan kasus tersebut negara mengalami kerugian mencapai Rp1,48 Triliun. Sedangkan, jumlah tersangka dalam kasus tersebut mencapai 664 orang.

BACA :  Persiapan Arus Mudik 2017, Pelabuhan Merak Diminta Perhatikan Keselamatan Penumpang

“Secara kuantitas, jumlah kasus korupsi dan kerugian negara yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian sudah cukup banyak. Tapi, secara kualitas tidak banyak kasus korupsi kelas kakap berhasil dituntaskan oleh dua institusi ini,” kata Koordinator ICW, Ade Irawan, kepada Banten Hits, belum lama ini.

ICW menilai, langkah Kejaksaan yang membentuk Satgasus sejak Januari 2015 lalu guna menangani kasus korupsi kelas kakap juga belum memperlihatkan hasil yang maksimal. Bahkan, kinerja Satgasus Kejaksaan menuai kritik lantaran hanya menangani kasus-kasus korupsi yang biasa ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati).

“Kasus-kasus korupsi kakap yang mengendap atau dihentikan oleh Kejaksaan juga belum jelas perkembangannya,” terangnya.

Bahkan, upaya Kejaksaan untuk menjerat mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan kandas di sidang praperadilan. Kejaksaan pun diketahui belum menyelesaikan piutang uang pengganti hasil korupsi senilai lebih dari Rp13 Triliun dan eksekusi perkara perdata yang melibatkan Yayasan Supersemar milik keluarga Soeharto.

BACA :  Polisi Tangkap Nelayan Pandeglang Pemakai Bahan Peledak

Ade menjelaskan, tidak banyak terungkapnya pemberantasan korupsi yang ditangani Kepolisian disebabkan “tertutup” kinerja Kepolisian dalam penanganan perkara kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, KY, dan Denny Indrayana. Sejumlah kasus korupsi kakap yang ditangani Kepolisian seperti pengadaan UPS di Pemprov DKI Jakarta dan PT Pelindo juga belum sepenuhnya dapat dituntaskan hingga proses ke pengadilan.

“Kasus dugaan kepemilikan rekening gendut yang diduga melibatkan Komjen Budi Gunawan, yang diserahkan dari KPK kepada Kepolisian justru dihentikan karena dianggap tidak cukup bukti,” tambahnya.

Lebih lanjut kata dia, selain persoalan penuntasan korupsi, persoalan lain yang dihadapi Kepolisian dan Kejaksaan adalah tidak transparannya informasi mengenai seluruh perkara korupsi yang ditangani oleh kedua institusi tersebut. Pasalnya, ICW menilai informasi penanganan korupsi di dua institusi tersebut hanya sebatas angka statistik tanpa penjelasan yang memadai.

BACA :  Berpatroli Sambil Berbagi

“Kondisi ini tentu saja menyulitkan publik untuk melakukan pengawasan dan penilaian secara objektif terhadap kasus korupsi yang ditangani mereka,” ucapnya.

Bahkan, permintaan informasi penanganan perkara korupsi yang diajukan oleh ICW pada akhir September 2015 lalu hingga saat ini juga tidak mendapat respon oleh kedua institusi penegak hukum tersebut.

“Data yang tertutup menjadi tidak jelas pula apakah Kepolisian dan Kejaksaan melaksanakan mandat program NawaCita yang memprioritaskan penanganan perkara korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai dan industri sumber daya alam,” jelasnya. (Nda)



Terpopuler