Banten Hits – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Aspiratif (Komunas) Lebak, meminta pengawasan yang ekstra ketat dari semua elemen terhadap seluruh kegiatan di Lebak, baik yang dianggarkan melalui APBN maupun APBD pada akhir tahun 2015. Salah satunya, kemungkinan adanya rekayasa pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Rekayasa pembuatan LKPJ ini patut diwaspadai pada kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada awal bulan Desember 2015. Jangan sampai, kegiatan yang belum rampung 100 persen malah dibuat seolah-olah sudah beres 100 persen, tujuannya agar dana bisa terserap diakhir tahun,” terang Ketua Komunas, Achmad Syarief, belum lama ini.
Menurutnya, kendati salah satu penilaian kinerja Pemerintah adalah penyerapan anggaran, namun jangan sampai mengabaikan sisi kepatuhan administrasi lantaran ingin dinilai berhasil dalam persentasi penyerapan anggaran.
“Pekerjaan yang diselesaikan dengan terburu-buru alias kebut kegiatan/proyek yang akan berimbas pada kualitas pekerjaan yang nantinya tidak maksimal,” jelasnya.
Jika memang Pemerintah Kabupaten tidak mampu menyerap anggaran tersebut, Syarief mengatakan anggaran tersebut pada Tahun Anggaran 2016 bisa dimasukan ke dalam luncuran.
“Jadi, tidak ada yang dirugikan, hanya masalah waktu saja.
Sementara itu, juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lebak, Iip Makmur, Senin (9/11/2015), sepakat jangan sampai terjadi LKPJ fiktif. Kata dia, pembuatan laporan harus tetap mengacu kepada standar pembuatan LKPJ.
“Saya sepakat jangan sampai ada LKPJ fiktif atau rekayasa LKPJ. Kalau pun tidak terserap berarti penyerapan anggarannya yang kurang,” kata Iip.
Untuk mencegah adanya rekayasa LKPJ yang tidak sesuai dengan progress kegiatan, Iip menerangkan sebelum LKPJ nantinya akan ada hearing dengan Komisi-komisi terkait untuk dilakukan evaluasi.
“Nanti akan kita dorong masing-masing Komisi terkait untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum LKPJ,” katanya.
Menurutnya, jika memang tidak terserap artinya penyerapan anggaran yang rendah, salah satu faktornya adalah lemahnya sisi perencanaan.
“Walaupun itu kelemahan dari sisi anggaran akan tetapi dari sisi keuangan kalau tidak terserap itu akan menjadi Silpa,” terangnya.
Terkait dengan kegiatan atau proyek yang dalam pelaksanaanya dikebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai tidak menjadi persoalan sepanjang tetap memperhatikan sisi kualitas pekerjaan.
“Tidak masalah, mengejar waktu sampai bulan Desember ini masih ada satu bulan setengah lagi. Ngebut bukan berarti salah yang penting kualitasnya terjaga. Walaupun sementara ini, biasanya kalau yang namanya ngebut identiknya dengan ugal-ugalan,” paparnya.(Rus)
 Komunitas Aspiratif (Komunas) Lebak, meminta pengawasan yang ekstra ketat dari semua elemen terhadap seluruh kegiatan di Lebak, baik yang dianggarkan melalui APBN maupun APBD pada akhir tahun 2015. Salah satunya, kemungkinan adanya rekayasa pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).){kind=link}