Banten Hits – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mempertanyakan proyeksi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016 Kabupaten Pandeglang yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Aneh aja logikanya kenapa harus menurun, sedangkan di tahun 2015 APBD Pandeglang besar. Ini ada apa? Kita pertanyakan itu dan Pemkab Lebak akan menjawab pada hari Kamis besok,” kata anggota Fraksi PKB Aminudin ditemui usia paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi tentang Nota Raperda APBD Pandenglang TA 2016, Senin (9/11/2015)
Menurutnya, RAPBD tahun 2016 Rp1.823.505.010.153.38 dinilai belum sesuai. Pasalnya, kebutuhan belanja modal masih lebih besar barang dan jasa ketimbang untuk belanja fisik. Amin memperkirakan 60 persen akan digunkan untuk kebutuhan barang dan jasa atau gaji pegawai Pemkab. Sedangkan sisanya 40 persen yang hanya dialokasikan untuk pembangunan.
“Empat puluh persen itu dibagi lagi untuk pendidikan, insfratuktur, kesehatan dan lain-lain. Seharusnya dibalik, 40 persen untuk barang dan jasa, dan 60 persen untuk pembangunan,” saran Amin.
PKB juga heran terhadap alokasi anggaran belanja langsung yang dinilai sangat kecil, yakni Rp.480,07 Miliar. Angka tersebut sangat jauh ketika melihat pada tahun 2015 sebesar Rp.869,7 Miliar.
“Satu catatan penting kami adalah kenapa belanja langsung di RAPBD TA 2016 lebih besar untuk belanja pegawai yang mencapai Rp85 Miliar dan belanja barang dan jasa Rp.245,5 Miliar, dibandingkan dengan belanja modal yang akan menghasilkan Aset,” ucapnya.
“Hanya dialokasikan anggaran Rp149,2 Miliar, logika macam apa ini besar ongkos tukang dari pada pengerjaannya? Kenaikan belanja pegawai merupakan paling besar selama 5 tahun terakhir. Dengan bobot pekerjaan yang kecil, kami mencurigai APBD dibelok untuk kepentingan tertentu dibandingan dengan belanja langsung di tahun 2015,” ujar Amin lagi.
Kata dia, belanja pegawai cukup Rp.1,130 Miliar untuk mengerjakan beban belanja modal sebesar Rp436,2 Miar.
“Untuk siapa dan kerja apa belanja pegawai sebesar Rp.85 Miliar dan belanja barang dan jasa Rp245,4 Miliar. Kami minta kepada tim TAPD untuk mengkoreksi ulang alokasi anggaran pada kelompok belanja langsung,” tegasnya.
Selain mempertanyakan rendahnya proyeksi RAPBD 2016 yang lebih rendah jika dibandingkan pada APBD TA 2015 sebelum perubahan Rp.1,902 Triliun dan sesudah perubahan Rp2,066 Triliun, Fraksinya juga mempertanyakan menurunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Rp131,9 Miliar. Padahal sebelumnya, target PAD sebesar Rp.144,8 Miliar, sehingga pendapatan dari sektor pajak dan retribusi ikut menurun.
“Kalau target pajak menurun dari tahun sebelumnya, bagaimana mau memasukan potensi piutang pajak yang sebelum tertagih di tahun sebelumnya, seperti PBB yang dijadikan tambahan target pendapatan,” tanya Amin.
Ia juga mempertanyakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak tercatat dalam nota keuangan sebagai rincian jenis dana perimbangan.
“Memang ada sistematika baru dalam penyusunan APBD?”, tutupnya seraya mengaku dalam rapat tersebut PKB juga meminta rincian penerima dana hibah dan bansos kepada penerima lembaga maupun perorangan. (Nda)
