Banten Hits – Dua dari 34 pulau-pulau kecil di Kabupaten Pandeglang yakni Pulau Popole dan Liwungan kembali menjadi aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Setelah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut, dua pulau tersebut wanprestasi, pengelolaan terhadap dua pulau yang terletak di Kecamatan Labuan dan Panimbang tersebut kembali dikelola Pemkab Pandeglang.
Dua pulau bekas milik keluarga mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah tersebut, sebelumnya telah diputuskan kontraknya oleh Pemkab Pandeglang lantaran menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 17 tahun tersebut diwacanakan akan kembali dikelola oleh pihak ketiga.
“Ya, saat ini pulau-pulau itu sudah dikembalikan ke Pemkab Pandeglang, karena tahun lalu sudah diputus kontrak dengan pengelola dan sudah ada beberapa pengusaha dari luar yang menawarkan untuk mengelola dua pulau itu,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pandeglang, Tata Nanjar disela-sela acara coffe morning bersama PWI Pandeglang, Jumat (13/11/2015).
Tata menjelaskan, Pemkab Pandeglang tengah melakukan tahap seleksi dan dalam waktu dekat Pemkab akan menentukan investor yang akan dipercaya mengelola kedua pulau tersebut. Dari 34 pulau yang dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagai objek wisata diantaranya, Pulau Mangir, Badul, Panaitan, dan Deli. Sementara, sebagaian besar pulau lainnya belum memenuhi syarat pengelolaan.
“Kami sedang buat master plannya dan dalam waktu 2 tahun Pemkab sudah menyelesaikan syarat pengelolaan sehingga dapat dipromosikan,” terang nya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Aah Wahid Maulani menambahkan, pacsa diputus kontrak pihaknya masih dalam proses sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Kata dia, dengan dikelolanya pulau-pulau kecil bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita berharap pengelolaan pulau-pulau ini nantinya bisa mendogkrak PAD,” pungkasnya. (Nda)
