Banten Hits – Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (1/12/2015) melakukan Operasi Tangkap Tangan alias menangkap basah dua orang anggota DPRD Banten, yaitu SM Hartono, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Fraksi Partai Golkar dan Tri Satya Santosa, anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, beserta Dirut PT BGD Ricky Tampinongkol dalam kasus suap guna memuluskan rencana pendirian Bank Banten.
Direktur Non Goverment Organization ALIPP Uday Suhada mengatakan, bahwa mereka yang ditangkap merupakan pelaksana teknis. Sementara yang paling berperan adalah para pemegang kebijakan, dalam hal ini pembentukan Bank Banten adalah kebijakan pemerintah provinsi Banten dan DPRD Banten.
“Karenanya kami meminta kepada KPK untuk memeriksa Rano Karno selaku gubernur, dan Asep Rahmatullah selaku Ketua DPRD Banten,” harapnya, Rabu (02/12/2015) melalui telepon genggamnya.
Rano Karno yang ditemui di ruang kerjanya, kepada wartawan mengatakan dengan ditahannya Dirut PT BGD tentu mempengaruhi proses pembentukan Bank Banten, namun bukan berarti prosesnya tidak akan diteruskan, yang akan dilakukan hanyalah penundaan. Alasannya, pembentukan Bank Banten berdasarkan Perda, maka siapapun yang menjadi gubernur Banten harus melaksanakan pembentukan Bank Banten.
“Pembentukan Bank Banten itu bukan kemauan saya pribadi,” terangnya.
Rano juga mengaku siap diperiksa KPK atas kasus OTT dengan barang bukti uang tunai Rp 60juta dalam enam amplop, dan US$ 11.000 pecahan seratus dollar tersebut.
“Jikalau KPK memerlukan itu, adalah tanggungjawab saya selaku gubernur untuk siap menghadapi itu,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah yang juga ditemui di ruang kerjanya, mengaku baik Tri Satya Santosa maupun SM Hartono tidak pernah berkoordinasi dengan dirinya terkait proses pendirian Bank Banten.
“Jika dimintai keterangan, tentu saya akan datang (Ke KPK),” tegasnya, Rabu (02/12/2015).(Rus)
