Connect with us

METROPOLITAN

BPK Temukan Tiga Kelemahan dalam Laporan Keuangan Pemkab Lebak

Published

on

Banten Hits – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten menemukan tiga kelemahan dalam laporan keuangan Pemkab Lebak 2014, yakni pengelolaan kas pada tujuh SKPD di Lebak, dan pengelolaan aset tetap di lingkup Pemkab Lebak  masih belum tertib, serta ditemukan sejumlah potensi pendapatan yang hilang di Kabupaten Lebak.

Berdasarkan resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern di Pemkab Lebak yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Lebak 2014 yang memuat opini wajar dalam pengecualian (WDP).

Dalam LHP itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya disarankan untuk mengusulkan revisi terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha, karena BPK menemukan kondisi terkait dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Salah satunya terdapat potensi pendapatan daerah dari retribusi (pelayanan pasar) salar atas Pasar Subuh dan pajak reklame, penggunaan kekayaan daerah belum ditetapkan dengan perda.

BACA :  Pelototi Layanan e-KTP di Tangerang, Ini Temuan Ombudsman

Sementara terkait pengelolaan kas pada tujuh SKPD serta pengelolaan aset tetap yang dinilai belum tertib, BPK meminta kepada Bupati Iti agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. BPK juga meminta agar Iti menginstruksikan Sekda untuk menertibkan aset daerah.

Terkait dengan tiga temuan ini, anggota Komisi II DPRD Lebak Dian Wahyudi menyatakan, pihaknya juga merekomendasikan agar semua potensi retribusi yang bisa berkontribusi bagi PAD bisa dimaksimalkan.

“Ya, waktu ketemu dengan DPKAD kita mendorong agar semua potensi retribusi pemasukan PAD bisa dioptimalkan, termasuk Salar Pasar Subuh itu. Soal sudah masuk atau belum, kita belum tau. Coba tanya ke Pansus, karena berbarengan dengan 6 Perda yang dibahas kemarin,” jelasnya.(Rus)

BACA :  KMP Mitra Nusantara Kandas di Pelabuhan Merak

 



Terpopuler