Banten Hits – Kendati sudah mengalami perbaikan beberapa waktu lalu oleh Bagian Humas dan Komunikasi Setda Lebak, namun situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Lebak lagi-lagi belum menunjukan eksistensinya sebagai media informasi Pemerintah Daerah.
Padahal, dalam beberapa hari terakhir Kabupaten Lebak telah menyelenggarakan sejumlah event penting, diantaranya Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-34 pada 22-26 Oktober 2015 dan HUT Lebak ke-187 pada 2 Desember 2015. Namun sayang, kedua informasi seputar penyelenggaraan kegiatan tersebut tidak kunjung terpublish pada situs beralamat lebakkab.go.id.
Pantauan Banten Hits, Senin (7/12/2015), pada rubrik berita terkini, Humas dan Komunikasi yang mempunyai tugas dalam mengupdate berbagai informasi seputar kegiatan Pemda Lebak belum juga mempublish informasi dan berita terbaru. Di rubrik tersebut, masih seputar peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober dan rangkaian kegiatan HUT RI-ke 70.
Begitu juga pada arsip regulasi yang berisi Peraturan dan Keputusan Bupati serta Peraturan Daerah yang masih berkutat pada tahun 2002.
Padahal, Kabag Humas dan Komunikasi Setda Lebak, Apip Rafiudin, Rabu (9/9) lalu menyatakan, Surat Keputusan (SK) pengelolaan sudah dikantongi pada 1 September 2015. Ia menargetkan, situs resmi yang sebelumnya dalam kondisi perbaikan akan kembali normal pada awal Oktober.
“Sekarang sudah mulai berjalan, kita harapkan akhir bulan bisa online lagi. Kita ingin merubah tampilan web lebih sempurna, baik secara content dan isi termasuk petugas yang memang fokus mengurusi itu,” terangnya.
Tidak updatenya situs milik lembaga Pemerintah juga terjadi pada situs resmi DPRD Lebak. Saat Banten Hits mengunjungi situs dengan alamat dprd-lebakkab.go.id tersebut, masih banyak informasi yang belum terpublish.
Misalnya, hasil kunjungan kerja (kunker) baik di dalam maupun di luar daerah. Namun sayang, tidak terlihat adanya informasi dari hasil kunker yang belakangan sering dilakukan para anggota Dewan. Padahal, sejumlah elemen di Lebak mengharapkan agar hasil kunker para wakil rakyat bisa diketahui publik.(Nda)
