Connect with us

METROPOLITAN

Gelar KIP, Kemenag Lebak Undang Media dan LSM

Published

on

Banten Hits – Sebagai wujud implementasi dari Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lebak menggelar kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2015. Rencananya, kegiatan yang bertempat di Aula MTs Negeri Pasir Sukarakyat, Rangkasbitung tersebut akan berlangsung selama dua hari, 14-15 Desember 2015.

Pelaksana Kehumasan Kantor Kemenag Lebak, Anjas Badrudin Putra mengatakan, kegiatan akan dibuka sekira pukul 08.00 WIB dan dihadiri oleh jajaran di Kemenag Lebak.

“Kita juga mengundang rekan-rekan media, LSM dan mahasiswa,” ujar Anjas.

Anjas menjelaskan, pelaksanaan kegiatan KIP di lingkungan instansinya dilakukan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenag Lebak Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA – 025.01.2.416610/2015 Tanggal 14 Nopember 2014.

BACA :  Sebaran Covid-19 di Kabupaten Tangerang Mengkhawatirkan, Pemkab Belum Berani Terapkan PSBB Total

Pihaknya berharap, undangan hadir dengan membawa surat tugas, SPD dan foto copy NPWP serta mengisi biodata.

“Peserta yang berhalangan hadir agar melakukan konfirmasi kepada panitia,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak, Maesaroh, mengapresiasi kegiatan KIP di lingkungan Kemenag. Ia berharap, kegiatan tersebut mampu mendorong keterbukaan informasi, terutama di lingkungan Kemenang.

“Sangat mengapresiasi sekali. Semoga kegiatan ini bisa mendorong terciptanya keterbukaan informasi di lingkungan Kemenang yang notabene merupakan badan publik,” katanya, Minggu (13/12).

Ia mengharapkan, kegiatan serupa juga bisa dilakukan di instansi atau badan publik lainnya, sebagai salah satu upaya dalam memberikan pemahaman tentang KIP.

“Pemahaman tentang KIP harus diberikan, baik kepada badan publik maupun elemen masyarakat. Harapan saya, kegiatan ini bisa dilakukan oleh badan publik lainnya di Kabupaten Lebak untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan aturan dan mekanisme,” jelasnya.(Nda)

BACA :  18.720 Anak Usia 7-18 Tahun di Pandeglang Tidak Sekolah



Terpopuler