Connect with us

METROPOLITAN

Duh! Jajaran Komisioner KTP Lebak Jilid IV Dinilai Tak Sinergi

Published

on

Banten Hits – Jajaran Komisioner Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak Jilid IV yang belum setahun dilantik Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dinilai tak sinergi. Ketidaksinergisan antar Komisioner tersebut mulai terlihat, pasca pernyataan salah seorang Komisioner KTP, Jafar M Toha terkait masih banyak SKPD “bandel” yang tak mau berikan dokumen publik, meski KTP sudah meminta dengan alur dan prosedur yang diatur. (BACA: KTP Jilid IV Masih Kesulitan Peroleh Dokumen Publik dari SKPD di Lebak).

“Iya, jadi tidak sinergis,” kata mantan Sekretaris KTP Jilid III Moch Hudri kepada Banten Hits, Senin (28/12/2015).

Menurutnya, setiap pernyataan yang akan disampaikan ke publik melalui media memang sebaiknya diketahui oleh Ketua. Namun, menyimak pernyataan Jafar, hal tersebut dianggap bukanlah suatu yang strategis.

BACA :  Kapolres Pastikan Natal dan Tahun Baru di Tangerang Aman

“Siapapun Komisioner atau Divisinya, memang harusnya ada konfirm ke Ketua. Tapi, kalau menurut saya pernyataan dari Jafar sifatnya normatif dan wajar, artinya bukan sesuatu yang strategis,” ujarnya. (BACA: Pernyataan Komisioner KTP Lebak Soal SKPD ‘Bandel’ Ogah Berikan Dokumen Publik Bukan Resmi Pernyataan Lembaga?).

Menurut Hudri, harusnya dilihat dulu dari kesepakatan awal terkait siapa Komisioner yang memang disetujui untuk mengeluarkan sebuah pernyataan kepada media. Persoalan nantinya hal itu disetujui atau tidak oleh Ketua, hal itu nanti bisa ditempuh melalui rapat Pleno para Komisioner.

“Keduanya, baik soal mengeluarkan statement atau follow-up nya. Karena biasanya, sebelum mengeluarkan suatu statement berkaitan dengan Perda KTP, apa lagi yang sifatnya memang strategis harus melalui pleno,” jelasnya.  (BACA: Dibiayai Pemerintah, Iti: Kok Ini KTP Malah Ngehantam?).

BACA :  Ini Filosofi Pohon di Lebak Dibalut Kain Batik Jelang HUT ke-189

Namun, pemberitahuan kepada Ketua untuk mengeluarkan suatu statement yang akan disampaikan oleh Komisioner hanya sebatas pemberitahuan, bukan persetujuan boleh atau tidaknya.

“Ya artinya bukan meminta persetujuan boleh atau tidak, tapi pemberitahuan sifatnya. Kecuali tadi, ini bersifat strategis,” tandasnya.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Jafar M Toha, belum mau mengomentari hal tersebut.

“Soal itu, saya belum bisa komentar,” singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, pernyataan Jafar tentang banyaknya SKPD di lingkungan Pemkab Lebak yang masih enggan memberikan Dokumen Publiknya kepada KTP justru seolah dipertanyakan, apakah pernyataan tersebut merupakan pernyataan resmi dari lembaga atau bukan.

“Kalau itu statement lembaga, pasti KTP akan memanggil Badan Publik (BP) yang bersangkutan untuk diberikan penjelasan mengenai Keterbukaan Informasi,” kata Wakil Ketua KTP Muharam Albanna belum lama ini.(Nda)

BACA :  30 Investor Ajukan Proposal Kerjasama Kelola PLTSa



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler