Connect with us

METROPOLITAN

Sambut Baik Wacana GBHN Diaktifkan Kembali, Pengamat: Ini Akan Jadi Tugas Berat Pemerintah

Published

on

Banten Hits – Wacana diaktifkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mendapat respon positif dari pengamat hukm Universitas Mathal’ul Anwar (UNMA) Banten, Epi Hasan Rifai. Pasalnya, sejak GBHN dinonaktifkan pada 2004 lalu, politik di Indonesia justru dinilai tidak lebih baik.

Epi mengatakan, jika wacana tersebut terealisasi, maka akan dapat menyelamatkan bangsa dari degradasi, serta memperkuat kedudukan demokrasi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan internasional, salah satunya seperti Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Rancangan GBHN yang akan diaktifkan kembali harus melalui tahap uji kelayakan publik dulu,” ujarnya, Jumat (15/1/2016).

Namun menurut Epi, setelah dinonaktifkan, Pemerintah tidak mudah memberlakukan kembali. Pasalnya, saat ini terdapat aturan yang dinilai bertentangan dengan GBHN, seperti Pilkada dan Otonomi Daerah (Otda).

BACA :  Selama WFH Pandemi Corona, 6.173 Wanita di Kabupaten Lebak Positif Hamil

Karenanya, jika Pemerintah memang serius mengaktifkan kembali GBHN, maka kata Epi akan menjadi tugas berat di tengah kuatnya poros kepentingan.

“Pemerintah harus benahi dan mampu menyesuaikan dengan tantangan politik yang saat ini terjadi. Kalau kondisi saat ini GBHN diaktifkan kembali, hanya tinggal disesuaikan dengan yang ada. Termasuk memperkuat 4 pilar kebangsaan,” jelas Dekan Fakultas Hukum UNMA ini

Menurutnya, posisi demokrasi saat ini semakin sulit dan tak tentu arah. Kondisi ini, diperparah dengan banyaknya sistem hukum yang timpang, tidak ada kepastian dan keadilan bagi masyarakat, sehingga berpengaruh pula pada sistem politik.

“Saya kira, Indonesia kehilangan arah ketika GBHN dihapuskan, karena banyak kepentingan politik. Demokrasi yang saat ini dibangun jauh dari nilai kebangsaan di era reformasi,” tutupnya.

BACA :  Tiga Kawanan Pelaku Pencurian Bahan Campuran Pakan Ternak Diringkus Polsek Balaraja

Untuk diketahui, wacana pengaktifan kembali GBHN disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, dalam pidato politiknnya saat Rakernas. Kata Mega, konsep pembangunan nasional jangka panjang harus dirumuskan dalam GBHN yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).(Nda)



Terpopuler