Connect with us

METROPOLITAN

Geruduk Kantor Wali Kota, Buruh Desak Pemkot Cilegon Tindak Tegas PT Aditya Wahana Nusa

Published

on

Banten Hits – Puluhan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum (FSP KEP) Kota Cilegon, Senin (25/1/2016), menggeruduk kantor Wali Kota Cilegon.

Mereka meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menindak tegas PT Aditya Wahana Nusa (AWN), yang dianggap membayar upah karyawan dengan tidak sesuai UMK yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. (BACA: Gaji Tak Sesuai UMK, Puluhan Sopir PT Aditya Wahana Nusa Mogok Kerja)

Selain dituding menerapkan sistem pembayaran gaji yang rendah sejak 10 tahun terakhir, perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian aspal curah tersebut, juga dinyatakan tidak mengantongi izin dari Pemkot setempat. Padahal, perusahaan yang berlokasi di kawasan Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) ini sudah berdiri sejak tahun 20014 lalu. (BACA: Tak Hanya Dituding Melanggar UU 13/2003, BPTPM Cilegon Sebut PT Aditya Wahana Nusa Tak Kantongi Izin)

BACA :  Maju Pilgub Banten, JB Klaim Banyak Tawaran dari Parpol

Johan Wahyudi salah seorang buruh mengatakan, kendati sudah ada pertemuan antara Pemkot Cilegon PT AWN untuk menyelasaikan persoalan karyawan. Namun, pertemuan tersebut tidak berpengaruh.

“Ironis, di Kota yang dikenal dengan kota dolar masih ada gaji Rp300 ribu. Ditambah lagi, karyawan yang bekerja lebih dari 5 tahun pun hingga saat ini tidak didaftarkan pada jaminan kesehatan seperti BPJS. Kami minta sikap tegas Pemkot Cilegon dan lebih berpihak kepada masyarakat,” tegas Johan. (BACA: Dewan Desak Pemkot Cilegon Bekukan Izin PT Aditya Wahana Nusa)

Selain itu, PT AWN juga mem-PHK Sulaeman yang tak lain Sekretaris Pengurus Unit Kerja (PUK) FSP KEP. Menurutnya, PHK tersebut dilakukan dengan dasar yang tidak obyektif.

BACA :  Belasan PNS Cilegon Kocar-kacir saat Satpol PP Razia Mal

“Saya di PHK oleh manajemen dengan alasan habis kontrak. Saya lebih menilai, pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tidak obyektif, karena saya gencar melakukan protes ke perusahaan terkait gaji dibawah UMK dan tidak didaftrakannya semua karyawan sebagai seperta BPJS,” paparnya.(Nda)



Terpopuler