Banten Hits – Pembangunan Kantor Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang dinilai tidak transparan. Selain tidak diketahu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, pembangunan juga tidak disertai papan informasi.
“Bagusnya pihak Desa memberitahu kepada RT, RW, dan BPD. Apalagi ini tidak ada papan informasinya, jadi masyarakat tidak tahu berapa anggaran yang digunakannya,” kata Subagyo, Wakil Ketua BPD Cadasari kepada wartawan, Selasa (26/1/2016)
Ia baru mengetahui bahwa adanya pembangunan tersebut dari Ketua BPD. Padahal kata dia, jika hal itu disampaikan, BPD tidak akan mempermasalahkannya. Ia juga sempat mempertanyakan kepada pihak Desa dan Kecamatan soal tidak dipasangnya papan informasi.
“Saya tanya ke Nurholis selaku staf Desa, katanya dari Kecamatan tidak mesti memasang papan informasi, padahal seharusnya harus serba terbuka, ini malah kayak ditutup-tutupi,” ucapnya.
Kekecewaan Subagyo tak hanya soal pembangunan kantor Desa, namun juga soal gaji yang diperuntukan BPD dalam setahun, yang justru dialihkan untuk mempayar Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).
“Gaji BPD sebesar Rp10 juta dialihkan untuk PBB. Padahal wajib pajak itu untuk menyadarkan masyarakat untuk membayar pajak,” tandasnya.(Nda)
