Banten Hits – Pelayanan KTP elektronik dan akta kelahiran di Kabupaten Pandeglang tak bisa dilakukan maksimal dengan jemput bola hingga ke desa-desa. Alasannya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang terkendala anggaran.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Pandeglang Entis Sutisna mengatakan, Disdukcapil Kabupaten Pandeglang baru bisa melakukan pelayanan di tingkat kecamatan. Akibat tak maksimalnya pelayanan, saat ini target pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah pusat pada akhir 2015 pembuatan akte kelahiran di daerah bisa menyentuh persentase 75 persen tak bisa tercapai.
“Pada awal tahun 2016 pembuatan akte kelahiran usia 0 sampai 18 tahun masih menyentuh angka 40 persen. Kami akan terus berupaya, mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai target di atas 50 persen,” kata Entis.
Jumlah warga Pandeglang yang memiliki usia 0-18 tahun, kata Entis, saat ini mencapai 300 ribu jiwa lebih, selain itu dirinya
berkeyakinan jika jemput bola merupakan cara paling efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, ketimbang harus menunggu masyarakat datang ke kantor Disdukcapil.
“Kami masih terus mencari cara efektif, meski anggaran terbatas. Karena satu-satunya harus pelayanan di tempat, kami sudah kirim surat edaran ke setiap kecamatan bahwa pembuatan akte yang diprioritaskan harus 0 sampai 18 tahun. Karena sekarang kan untuk masuk sekolah saja harus ada akte kelahiran,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, seperti dilansir detik.com menegaskan, pembuatan e-KTP gratis. Tidak ada pungutan biaya apapun bagi yang ingin membuat e-KTP. Tjahjo juga meminta kepada pejabat di bawah untuk
menjemput bola untuk melayani masyarakat.(Rus)
 Kabupaten Pandeglang terkendala anggaran. ){kind=link}