Banten Hits – Diduga gelapkan dana Program Padat Karya untuk pembangunan Kantor Desa. Kepala Desa Bojong Cae, Usup, di Kecamatan cibadak Kabupaten Lebak dituntut mundur. Hal tersebut disuarakan puluhan warga di halaman kantor Kecamatan Cibadak, kemarin.
“Kami mendesak Camat Cibadak memproses Kades Bojong Cae karena telah menggelapkan anggaran padat karya dengan dalih meminjam sebesar Rp20 juta,” kata Iyeng koordinator aksi.
Menurutnya, dengan penggelapan dana tersebut, akan berimbas kepada berkurangnya anggaran untuk fisik bangunan. Kades juga dituding merekayasa hibah tanah untuk kantor Desa.
“Pembangunan yang menelan biaya Rp185 juta ini justru ternodai oleh tindakan terpuji oleh ulah Kades kami sendiri,” tegasnya.
Massa juga mendesak kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran tersebut.
“Proses semua dan penjarakan oknum-oknum yang terbukti merugikan keuangan Negara,” serunya.
Sementara itu, Kepala BPMPD Lebak Rusito mengaku, masalah yang menjadi tuntutan warga bersifat internal, antara pihak kepala Desa dengan ketua TPK Bojong Cae.
“Ini masalah internal. Biarkan mereka yang menyelesaikan sesuai dengan juklak dan juknisnya, karena mereka yang mengetahui soal itu,” urainya.
Rusito menjelaskan, setelah pertemuan antara Kades dan Ketua TPK bahwa, Kades saat itu meminjam uang sebesar Rp20 juta sebagai jaminan, karena TPK yang ditunjuk sebagai pelaksana belum bisa menyelesaikan pekerjaannya, sehingga uang tersebut digunakan Kades untuk meneruskan pekerjaan pembangunan kantor Desa.
Sementara itu Usup, membantah, jika dituding telah menggelapkan dana tersebut.
“Saya meminjam uang untuk jaminan dari pekerjaan tim TPK yang belum menyelesaikan pelaksanaan pembangunannya, sehingga pada saat terhenti pelaksanaannya saya yang meneruskan pekerjaan itu. Silahkan lihat saja, kantor Desanya apakah jadi atau tidak,” kilahnya.(Nda)
