Banten Hits – Warga di Kelurahan Pagerbatu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang mengeluhkan dengan status wilayahnya yang menyandang sebagai Kelurahan, namun kondisi infrastruktur tak juga kunjung mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab).
Ironisnya, pengajuan demi pengajuan oleh masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan juga tak pernah dilirik Pemerintah. Alhasil, selama 4 tahun jalan Cipacung-Pagerbatu di wilayah mereka tak juga dibangun.
Kecewa dengan kondisi tersebut, warga mengaku lebih memilih beralih status dari Kelurahan menjadi Desa, jika pada tahun ini jalan sepanjang 2 kilometer tersebut tak diperbaiki.
“Buat apa jadi Kelurahan kalau pembangunannya tidak diprioritasken oleh Pemkab. Kalau tahun ini tidak diperbaiki, kami warga dari RW 4 sampai 9 akan meminta status dikembalikan menjadi Desa saja,” tegas Santawandi, salah seorang tokmas Pagerbatu, kepada Banten Hits, Selasa (2/2/2016).
Menurutnya,pembangunan lebih baik oleh Pemerintahan Desa ketimbang menyandang status Kelurahan. Apalagi saat ini, Desa mendapat dana langsung dari Pemerintah Pusat melalui Dana Desa (DD).
“Banyak yang ngeluh, apalagi di Keluarahan ini ada SMPN 2 Majasari, termasuk gurunya, soalnya pernah ada guru yang jatuh dari motor gara-gara jalan rusak itu,” ungkapnya.
Santawandi dan warga lainnya berharap, Pemkab benar-benar memperhatikan kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya. Selain mendorong perekonomian masyarakat, jalan tersebut juga merupakan akses bagi para pengunjung menuju ke lokasi wisata religi.
Lurah Kelurahan Pagerbatu Imat Rohimat mengaku, pihaknya sudah sering kali mengajukan agar jalan tersebut menjadi prioritas Pemkab Pandeglang untuk dibangun. Tak tak hanya jalan Cipacung Pagerbatu, sejumlah jalan poros Desa juga kerap diusulkan. Namun sayang, di tahun 2014 tidak ada yang masuk ke dalam prioritas Pemerintah.
“Dari hasil Musrenbang 2014 kami ajukan ke pihak Kecamatan untuk dimasukan ke usulan Kabupaten, ternyata tidak ada satu pun usulan kami yang diakomodir oleh
Pemkab, dan tahun 2015 setelah kita berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, kami hanya mendapat satu titik pembangunan, dengan nilai yang hanya Rp17 juta,” keluh Imat.(Nda)
