Connect with us

METROPOLITAN

Bawa Keranda Mayat, Massa Demo Kejari Tigaraksa

Published

on

Banten Hits – Ratusan warga Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang berunjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa, Jalan Somawinata Tigaraksa, Senin (15/2/2016).

Massa yang datang ke Kejari sekira pukul 10.00 WIB ini membawa poster dan spanduk yang berisi tuntutan terkait mandeknya proses hukum dugaan korupsi dana hibah Pemprov Banten yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Tapos.

Tak hanya berorasi, massa juga membawa keranda mayat dan kain putih berbentuk pocong sebagai simbol matinya penegakan hukum yang dilakukan Kejari Tigaraksa.

“Keranda mayat ini kita bawa karena penegakan hukum di Kejari Tigaraksa sudah mati. Laporan kami soal korupsi Kepala Desa Tapos sejak lima bulan lalu sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya,” tegas Ketua Forum Komunitas Masyarakat Desa Tapos, Fathudin.

BACA :  Empat Rumah dan Tempat Ibadah di Lebak Rusak Parah Diterjang Longsor

Dirinya menuding jika Kepala Desa Tapos, Masroni, diduga telah menyelewengkan dana bantuan keuangan Pemprov Banten tahun 2014 sebesar Rp20 juta dari total dana Rp70 juta. Padahal, bantuan tersebut diperuntukkan untuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat.

“Dana Rp20 juta itu untuk lima kegiatan. Tapi, beberapa lembaga yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut tidak pernah menerima alokasi dana itu dari Pemerintah Desa. Jadi ada dugaan penyalahgunaan dananya,” ujar Fathudin.

Tak hanya soal dugaan korupsi dana hibah. Massa juga menyoroti maraknya pungli yang terjadi di Kantor Desa Tapos. Misalnya, biaya administrasi pembuatan Akta Tanah yang sebesar 10 persen. Padahal menurut massa, ketentuannya, ada di Kecamatan sebagai PPATS dengan biaya hanya 1 persen. Selain itu, ada biaya Rp300 ribu untuk pembuatan akta kelahiran.

BACA :  Kasus Covid-19 Melonjak, Ketersediaan Tempat Tidur RSI H. Madali Menipis

“Warga harus membayar Rp300 ribu untuk pembuatan akta kelahiran, yang aturannya sebenarnya gratis. Warga yang belum bayar, kartu keluarganya ditahan,” ungkapnya.

“Kami minta Kejari Tigaraksa tidak berhenti dan memproses kasus tersebut sampai tuntas. Kami warga Tapos juga menuntut Bupati Tangerang mencopot jabatan Kepala Desa Tapos dan Camat Tigaraksa yang sudah lalai dalam mengawasi jajarannya,” tegasnya.(Nda)



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *




Terpopuler