Banten Hits – Setelah sejumlah pihak di lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang saling lempar tanggungjawab soal aktivitas eksplorasi minyak yang dilakukan M3nergy Gamma di Pulau Tinjil, Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pandeglang akhirnya angkat bicara.
(BACA : Dinas di Pandeglang Saling Lempar Tanggungjawab soal Eksplorasi M3nergy Gamma)
Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Kp3K) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pandeglang Maman, mengakui jika pihaknya pernah melakukan sosialisasi terkait eksploitasi minyak di perairan pantai Cikeusik dan Binuangen kepada para nelayan setempat.
Maman mengatakan, pihaknya saat ini tidak bisa melakukan apa-apa terkait protes nelayan, sebab proses perizinan dilakukan pihak Provinsi Banten dan pusat.
“Kalau kami dulu hanya mendampingi kegiatan sosialisasi saja. Adapun untuk perizinan pengeborannya itu pemerintah pusat dan Provinsi Banten,” ungkapnya.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD Pandeglang Yuliana Yusup, mengaku pihaknya belum tahu adanya kegiatan pengeboran minyak di kawasan perairan Pulau Tinjil. Bahkan pihaknya sangat menyayangkan dengan adanya kegiatan tersebut tanpa ada koordinasi dengan Pemkab Pandeglang.
“Meskipun itu perizinananya dari pemerintah pusat, harusnya perusahaannya ada tembusan ke pemerintah daerah, baik itu legislatif atau juga eksekutif. Karena kalau ada masalah pasti pemerintah daerah juga bisa terkena masalah,” tegasnya.
Sebelumnya, ratusan nelayan yang berasal dari Kabupaten Pandeglang dan Lebak, Banten, menggelar aksi unjuk rasa di perairan pantai Cikeusik dan Binuangen tepatnya di sekitar pulau Tinjil, Sabtu (13/2/2016). Mereka menolak eksploitasi minyak di perairan tersebut karena akan merusak laut dan habitat ikan.(Rus)
 Kabupaten Pandeglang akui pernah sosialisasi soal eksploitasi minyak M3nergy Gamma){kind=link}