Banten Hits – Rumitnya birokrasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dinilai menjadi penyebab masih banyak kasus masyarakat miskin yang menderita sakit.
Akibat birokrasi yang berbelit, dana yang dibutuhkan dalam menangani pasien-pasien tersebut menjadi terhambat. Tak ayal, jika kasus tersebut dianggap klasik dan sulit untuk diselesaikan.
Relawan Komunitas Fesbuk Lulu Jamaludin mengatakan, banyak sekali kasus yang mewajibkan ia dan para relawan lain, untuk segera menangani pasien miskin. Namun, sulitanya mendapatkan dana dari Pemerintah lantaran terkendala oleh birokrasi.
Lulu mencontohkan, jika ada seorang warga yang mengalami sakit dan membutuhkan perawatan dengan cepat. Dana rakyat, yang mengendap di Pemerintah hanya bisa dicairkan pada tahun berikutnya.
“Menangani pasien miskin sangat susah kerja sama dengan Pemerintah, perlu birokrasi ribet nihil hasilnya. Sedangkan, pasien ini mendesak butuh obat, makan dan transport. Masa sakitnya sekarang ditolongnya tahun depan,” ketus Lulu.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten Rano Karno menjelaskan, bahwa di tahun 2016 Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp6 Milliar yang dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan medis segera. Hal ini lantaran termasuk kepada kasus luar biasa.
“Untuk pengobatan bisa dari sana,” kata Rano, usai menghadiri sidang paripurna tentang Corporate Sosial Responsibility (CSR), kemarin.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Banten Ino S Rawito menambahkan, dana yang dimaksud Rano berada di Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
“Silahkan hubungi pak Irvan (Kepala Biro Kesra-red) dan bekerja dengan beliau,” pungkasnya.(Nda)
