Banten Hits – Menteri Politik Hukum dan HAM (Polhukam) Luhut Bisar Panjaitan, Senin (29/2/2016), berkunjung ke Provinsi Banten. Kunjungannya, menghadiri sebuah diskusi di halaman Masjid Raya Al Bantani, KP3B, Kota Serang.
Kehadiran sang Menteri tak hanya menjadi dialog satu arah soal program Pemerintah Pusat, namun dimanfaatkan juga oleh Kepala Desa untuk menyampaikan berbagai persoalan
Saat sesi dialog, Luhut yang meminta pendapat dari para tamu undangan mulai dari pejabat, tokoh masyarakat, ulama, dan eleman lainnya agar menyampaikan persolan yang dihadapi lapangan, juga memberikan kesempatan kepada para Kades dan Lurah. Setelah mendapat berbagai pertanyaan dan pendapat Kades dari kaum pria yang kebanyakan bertanya soal pengelolaan Dana Desa. Giliran Kades perempuan yang diminta Luhut untuk menyampaikan pendapatnya.
“Coba Kepala Desa yang perempuan, saya mau dengar pendapatnya,” kata Luhut. (BACA: Datang ke Banten, Ini yang Bikin Menko Polhukam Kecewa)
Mafruhah, Kepala Desa Pegandikan, Kecamatan Lebak Wangi, Kabupaten Serang, yang mendapat kesempatan langka tersebut langsung menyampaikan jika dirinya belum mempunyai Kantor Desa.
“Jadi selama ini kayak kalong (kelelawar-red) aja pak, ngantornya pindah pindah,” tutur Mafruah yang sontak mengundang gelak tawa tamu undangan, tak terkecuali Luhut.
Mafruhah tak bisa menyembunyikan kegugupannya lantaran suaranya yang bergetar terdengar sangat jelas.
“Mohon maaf Pak saya gemetar, belum pernah berbicara dengan Menteri, terima kasih telah memberi kesempatan saya bicara,” ucapnya.
Dirinya juga mengaku prihatin dengan keadaan para guru ngaji di Desanya yang tak mempunyai penghasilan tetap, padahal kata dia, profesi pengajar agama ini sangat mulia dalam mendidik anak-anak. Ia, pernah menjanjikan Dana Desa akan ia gunakan untuk memberikan honor kepada guru ngaji dan Madrasah.
“Tapi aturannya tidak boleh dipakai untuk itu, bagaimana itu Pak. Saya takut sama masyarakat saya, saya sudah janji,” ungkapnya yang lagi-lagi mengundang tawa undangan yang hadir.
Merespon pertanyaan Mafruhah, Luhut langsung menjelaskan, bahwa Pemerintahan Joko Widodo mengalokasikan Dana Desa untuk untuk pengembangan perekenomian masyarakat. Menurutnya, jika perekonomian masyarakat Desa baik, maka kesenjangan akan berkurang.
“Jadi, penggunaan Dana Desa tidak boleh dicampur adukan dengan program lain.” jelasnya.(Nda)
