Banten Hits – Kepala Daerah kini tak bisa sewenang-wenang mengangkat pebajat. Pasanya, pengangkatan terhadap pejabat tinggi pratama harus melalui proses seleksi yang ketat, dan memiliki kompotensi di bidang tersebut. Jika tidak, maka Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bisa membatalkan pengangkatan tersebut.
“Kalau itu terjadi harus dibatalkan, makanya kita sangat teliti dalam panitia seleksi (pansel), kita minta CV dan menelusuri rekam jejaknya,” kata Komisioner KASN Bidang Promosi Advokasi, Prof Dr Prijono Tjiptoherijanto, kepada Banten Hits, di Pandeglang, kemarin.
Prijono menjelaskan, ada berbagai tahapan yang dilalui dalam seleksi pengangkatan pejabat tinggi pratama. Bagi pejabat yang akan diangkat, tidak hanya melalui lolos seleksi administrasi, namun melalui asesment yang dilakukan oleh lembaga independen. Setelah itu barulah masuk ke pansel yang juga diisi oleh orang yang berkompeten di bidanganya.
“Misalnya calon kepala Dinas Bina Marga, berarti pejabat itu harus dari orang teknik minimal nya, sedangkan tugas pansel ini adalah menggali orang tersebut, sampai mengetahui rekam jejaknya,” ujarnya.
Ia tidak menampik jika Kepala Daerah yang mengganti pejabat adalah yang dekat dengan dirinya. Namun kata Prijono, kika Kelapa Daerah memiliki sosok yang dianggap layak kenapa tidak didaftarkan dalam selekasi tersebut.
“Kalau Bupati punya jagoan kenapa enggak didaftarkan, bisa enggak dia lolos di seleksi nya, kerana dimana-mana yang namanya pimpinan kan pengen bawahannya itu orang yang disenengi, tapi semoga saja orang yang disenengi itu memiliki kompetensi,” urainya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam pengangkatan pejabat, pansel memiliki kekuasan yang besar dalam menentukan pejabat itu lolos atau tidaknya proses seleksi. Berbeda dengan Badan Pertimbangangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang hanya melibatkan di dalam lingkungan pejabat tersebut, pansel juga melibatkan pihak luar salah satunya akademisi.(Nda)
