Banten Hits – Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyerahkan, wewenang penyelenggaraan pendidikan menengah kepada Pemkot Tangsel.
Hal tersebut lantaran, tidak digratiskannya biaya pendidikan SMA/SMK oleh Pemprov Banten. Airin menyatakan kesiapannya siap membebaskan biaya pendidikan tersebut.
Airin menjelaskan, Asosiasi Bupati dan Walikota se-Indonesia telah mengajukan permohonan uji materi ke Mahmakah Konstitusi (MK) terhadap aturan baru tersebut. Regulasi yang lebih jelas yakni, Peraturan Pemerintah (PP) dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Kami ingin agar kewenangan pengelolaan SMA dan SMK diserahkan saja ke masing-masing Kabupaten/Kota,” tegas Airin di sela Musrenbang tingkat Kota, di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Kecamatan Setu, kemarin.
Menurutnya, sektor pendidikan dalam Pasal 12 ayat 2 huruf a dari payung hukum di atas merupakan pelayanan dasar. Maka, sudah sepatutnya bagi setiap daerah untuk diberikan kewenangan memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat.
“Kalau memang sudah diatur sebagai pelayanan dasar, maka sudah sepatutnya digratiskan. Karena selama ini, Pemkot Tangsel sudah lebih dulu menggratiskan biaya sekolah tingkat dasar (SD) sampai menengah pertama (SMP).
Airin pun menantang Pemprov Banten, apakah bisa mengambil kebijakan langkah yang sama seperti yang dilakukan pihaknya.
“Kalau kami bisa mengapa Pemprov Banten tidak bisa?” jelasnya dihadapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina yang juga turut hadir mewakili Pemprov Banten dalam Musrenbang tersebut.
Atas pengajuan uji materi ke MK berkaitan dengan kewenangan pengelolaan layanan pendidikan di tingkat SMA sederajat. Airin mengaku, sudah bertemu dan menyampaikan langsung kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.(Nda)
