Banten Hits – Polemik pembangunan gedung baru SDN Sukasari Kota Tangerang belum tuntas. Pada bulan April, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dijadwalkan akan bertemu untuk membahas pembangunan gedung yang bersebelahan dengan Pasar Babakan tersebut.
Terkait dengan hal itu, hari ini Selasa (29/3/2016), pihak Komite SDN 4 dan 5 Sukasari mendatangi gedung DPRD Kota Tangerang untuk bertemu dengan Komisi II. Enam orang Komite sekolah yang bertujuan menanyakan kejelasan relokasi para siswa ditemui langsung oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Komisi, di aula gedung DPRD.
Komite menyampaikan keprihatinan dari orang tua murid ihwal rencana relokasi yang tiba-tiba saja dihentikan dan akan dibongkar oleh Kemenkumham.
Usai bertemu, Ketua Komite SDN 4 Sukasari, Marjono mengatakan, Komisi II akan secepatnya berkoordinsi dengan Walikota Tangerang, dan berharap proses relokasi bisa dilakukan pada tahun 2017 mendatang.
“Kala Dewan mengatakan secara Administrasi Pemkot menyalahi aturan dengan membangun gedung sekolah di atas lahan Kementerian, saya harap jangan hanya melihat soal itu, tapi kita lihat juga aspek pendidikan. Kalau administrasi kan bisa sambil jalan,” terang Marjono.
Marjono mengungkapkan, saat masih era Walikota Wahidin Halim, SDN Sukasari memang sudah direncanakan direlokasi ke tempat lain.
“Relokasi sekolah sudah sejak 5 tahun yang lalu. Kondisinya saat ini sudah parah, mau diperbaiki pun tidak jadi karena akan dipindahkan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Yanti, mengaku, inti dari pertemuan dengan para Komita adalah, orang tua murid menginginkan agar segera pindah ke gedung baru.
“Pemkot sejak awal punya komitmen untuk memindahkan sekolah itu dan sudah jauh-jauh hari sebelum ada mall sejak Walikota sebelumnya. Tapi, persoalannya lahan yang sangat sulit, akhirnya dapatlah di lahan milik Kementerian. Artinya, proses pindah itu memang terus diupayakan,” jelasnya.
“Nanti kita temui Walikota, kalau nantinya soal biaya dan permasalahan lain itu kan jadi domain Pemkot,” pungkasnya.(Nda)
