Connect with us

METROPOLITAN

Soal Proyek Swakelola DBM Lebak, KTP: Salah Tetap Dilabrak

Published

on

Banten Hits – Dua proyek pekerjaan di Kabupaten Lebak kini tengah mendapat sorotan publik. Proyek tersebut diantaranya, penataan trotoar lingkungan Alun-alun Rangkasbitung (taman kota) tahun 2015 dan proyek perbaikan saluran pembuangan air sepanjang jalan Multatuli tahun 2016.

Pasalnya kedua proyek dengan nilai Miliaran rupiah yang diswakelolakan oleh Dinas Bina Marga (DBM) setempat tersebut justru dituding melanggar Keputusan Presiden (Kepres) tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

BACA: Pembangunan Taman Kota Rangkasbitung Langgar Kepres Pengadaan

Sejumlah pihak di Kabupaten ini pun bersuara, mulai dari menyoroti kinerja DBM hingga meminta aparat penegak hukum memeriksa kedua proyek tersebut.

Kini, giliran Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak yang angkat bicara. Lembaga yang pernah disebut Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya justru aktif menyerang kebijakannya menuding, DBM tak profesional dan proporsional dalam menjalkan tugasnya.

BACA :  Paus Hitam dengan Totol Putih Terdampar di Perairan Wanasalam Lebak

BACA: Gempar Minta Kejari Periksa Proyek Swakelola Dinas Bina Marga Lebak

“Sebenarnya saya yakin DBM sudah mengetahui betul tata cara dan peraturan pekerjaan yang harus diswakelolakan sebagaimana yang diatur dalam Kepres No 80 tahun 2003 dan Perpres No 8 tahun 2006,” kata komisioner KTP Agus Ider Alamsyah, kemarin.

Namun, menurutnya, kritik yang disampaikan oleh sejumlah elemen sepertinya tidak digubris oleh Dinas terkait, sehingga aturan yang seharusnya menjadi acuan agar tidak keliru justru malah dikesampingkan.

BACA: Aksi Lebak Sebut Swakelola Kegiatan Menghambat Usaha

“Walaupun itu salah tetap dilabrak,” ucapnya.

Kata Agus, jika di perhatikan dalam isi aturan tersebut, khusunya Pasal 1 yang mengatur tentang kegiatan swakelola, tentunya pekerjaan swakelola yang dilaksanakan DBM Kabupaten Lebak, pihak rekanan atau pihak ketiga pun mampu melaksanakan proyek tersebut.

BACA :  Transjabodetabek Ekspres Batal Beroperasi di Tangsel

“Karena berdasarkan Kepres dan Perpres tersebut, yang namanya proyek swakelola itu, nilainya tidak lebih dari Rp200 juta, dan sifatnya spesifikasi serta rekanan atau pihak ketiga tidak mampu melaksanakannya,” jelasnya.(Nda)



Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terpopuler