Banten Hits – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten didesak mencabut seluruh izin penambangan pasir laut. Hal itu disuarakan ratusan warga nelayan Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Senin (9/5/2016).
Massa yang berunjuk rasa di depan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) ini berorasi menyampaikan tuntutannya. Selain mendesak agar seluruh izin penambangan pasir laut dicabut, massa juga meminta agar dilakukan investigasi lingkungan lantaran penyedotan pasir yang berdampak kepada rusaknya ekosistem perairan dan sumber daya kehidupan laut.
“Kami minta rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak akibat abrasi dan lakukan pengawasan di di daerah pesisir dengan menempatkan kapal patroli Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah ancaman penambangan pasir laut selama 24 jam setiap harinya,” kata Dedi Hartadi salah seorang perwakilan pengunjuk rasa membacakan tiga tuntutan nelayan (tritura).
Menurut Dedi, jika tuntutan tersebut tak dipenuhi Pemerintah, ratusan nelatan berunjuk rasa setiap minggu di kantor Gubernur Banten Rano Karno.
Para nelayan juga juga mengancam akan menyegel kapal penyedot pasir Queen of The Netherland yang hingga saat ini masih bebas mengeruk pasir laut di perairan yang biasa menjadi lokasi mencari ikan para nelayan.
“Kalau Pemprov Banten tidak mampu, kami yang akan bertindak,” tegasnya.
Para nelayan mengkhawatirkan jika aktivitas penyedotan pasir terus dilakukan, sejumlah pulau di Banten tepatnya di wilayah Lontar akan lenyap.
“Pulau Panjang dan Pulau Burung terancam hilang,” katanya.(Nda)
