Banten Hits – Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang bakal mengurangi proyek yang pengerjaannya tanpa melalui tahapan lelang alias Penunjukan Langsung (PL) yang ada di setiap SKPD.
“Penunjukan langsung rawan korupsi makanya kita akan kita kurangi,” kata Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, belum lama ini.
Menurutnya, PL selama ini kerap dijadikan lumbung korupsi. Untuk itu, pengurangan PL diharapkan mampu menutup celah para oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi.
“Kita ingin kurangi potensi korupsi. Tapi, kalau masih ada yang terlibat , kita dukung untuk diproses,” tegas menantu dari mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang dipenjara karena terjerat kasus korupsi.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan, penyerapan anggaran jangan sampai diendap di perbankan dan berkaca pada gagalnya 15 paket pengerjaan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan (DKCTRK) Pandeglang. Pihaknya telah mengintsruksikan kepada SKPD untuk segera melaksanakan pengerjaan.
“Kita sudah instruksikan kepada SKPD, per bulan kemarin itu harus start. Karena instrkusi Pak Presiden itu percepatan penyerapan anggaran jangan sampai diendapkan di Bank, dan kita juga tidak mau gagal lelang seperti kemarin itu keulang lagi,” jelasnya.
Agar tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) seperti tahun lalu. Tanto menyarankan, agar setiap SKPD membuat jadwal progres pengerjaan yang setiap minggu harus dilaporkan oleh instansi terkait.(Nda)
