Banten Hits – Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Banten menggelar musyawarah wilayah (Muswil) ke-4 di ruang Auditorium DPRD Banten, Jumat (27/5/2016). Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni hadir menggantikan Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah.
Sebagai rangkaian Muswil KPPI Banten ke-4 ini, digelar seminar perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan dan KDRT bertajuk, “Optimalisasi Peran Strategis Perempuan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”.
Ketua KPPI Banten 2012-2015 Sri Hartati mengatakan, KPPPI didirikan tanggal 17 Agustus 2000 oleh sembilan aktivis perempuan Indonesia dari tujuh partai politi. Keberadaan KPPI merupakan sarana dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang politik berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Repebublik Indonesia 1945 Pasal 27.
“Menyadarkan seluruh potensi bangsa, bahwa perempuan dapat berperan aktif di bidang politik dengan berkiprah di tengah-tengah partai. (Kegiatan ini juga) menyamakan persepsi tentang tanggung jawab perempuan, baik untuk para aktivis di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota dalam kehidupan berbangsa atas tuntutan dan kebutuhan peluang bangsa Indonesia menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis, juga memotivasi dalam mewujudkan peningkatan partisipasi politik perempuan,” katanya.
Lebih Lanjut Sri Hartati menjelaskan, kepengurusan KPPI Banten sudah ada tiga periode, yang mana pada kali ini akan dibentuk kepengurusan periode ke empat. Periode 2016-2019, kata Sri Hartati, adalah kepengurusan baru yang diharapkan dapat lebih eksis dari kepengurusan sebelumnya dalam mengaplikasikan keinginan publik di Banten.
“Kalau perempuan hanya sekedar pelengkap penderita manakala tidak ada dalam pengambilan kebijakan, maka keberpihakan kepada kaum perempuan akan sulit untuk dirasakan. Perempuan akan menjadi penting, manakala sebagai pengambil kebijakan. Seperti sudah ada empat perempuan yang menjadi kepala daerah di Banten. Nah, ini perkembangan yang bisa dilihat bahwa dengan adanya wadah KPPI tidak menjadi sia-sia,” ucapnya.
Sri Hartati menambahkan, perkembangan perempuan politik di Banten menunjukan peningkatan dari tahun sebelumya. Semenjak DPRD Banten berdiri ada empat perempuan yang terlibat di parlemen, selanjutnya 15 orang perempuan pada 2004-2009 dan tahun 2009-2014 ada 16 orang perempuan.
“Ketika suara perempuan ada di parlemen, maka suaranya didengar oleh pemerintah. Jika sebuah perjuangan perempuan tidak didengar baik di eksekutif dan legislatif, inilah yang menjadi persoalan kenapa ami hadir. Untuk itu, kami berharap kepada pemerintah supaya dapat memback up kepentingan kaum perempuan dan anak bukan sekadar respon, Akan tetapi kehadiran pemerintah dengan menciptakan biaya pendidikan yang murah, biaya kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Jadi ketika ibunya sehat maka anaknya juga akan ikut sehat,” harapnya.(Rus)
