Banten Hits – Proyek rehab gedung Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BPPS) milik Dinas Sosial (Dinsos) Banten yang menelan anggaran sebesar Rp7 Miliar kini tengah disorot.
Penyebabnya, proyek yang didanai dari APBD Provinsi Banten tersebut terkesan enggan benar-benar transparan kepada publik, dengan menempatkan papan informasi proyek di tempat yang sangat sulit masyarakat bisa melihat.
BACA: Telan Dana Rp7 Miliar, Proyek Rehab Gedung BPPS Banten Disoal
Menyikapi hal itu, Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Lebak mendorong agar semua pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak ikut mengawasi jalannya proyek yang berlokasi di Jalan Siliwangi Pasir Ona, Rangkasbitung.
Ketua Bidang Advokasi KTP Lebak, Agus Ider Alamsyah, kepada Banten Hits, Rabu (15/6/2016), mengatakan, untuk mengerjakan rehab gedung tersebut, anggaran Rp7 Miliar dinilai sangat fantastis.
“Kalau dilihat anggaran Rp7 Miliar itu sangat besar untuk memperbaiki bagian atap gedung saja,” kata Agus.
Meski pekerjaan belum rampung alias masih dalam tahap proses pekerjaan, dengan tidak adanya master plan yang terpampang dan papan proyek yang seolah disembunyikan, hal ini akan menimbulkan kecurigaan publik.
“Inikan anggarannya luar biasa, harusnya juga ada master plan, biar masyarakat percaya anggaran Miliaran itu terserap seluruhnya,” ujarnya.
Selain sosial control, Agus juga meminta Pemkab maupun DPRD Lebak bisa ikut mengawasi proyek tersebut.
“Sidak dan pantau, jangan sampai Lebak dijadikan daerah yang mudah dijadikan tempat penyalahgunaan,” pintanya.(Nda)
