Banten Hits – Dualisme kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang tak hanya berimbang pada kepengurusan tingkat kabupaten dan kecamatan, akan tetapi juga berimbas pada pencairan dana hibah dari pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang yang diperuntukan kegiatan para pemuda.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban mengungkapkan, pihaknya masih mencari untuk memecahkan persoalan tersebut setelah pihaknya mendapatkan surat dari Kesbangpol dan Disparpora Kabupaten Pandeglang.
“Karena ada pemahaman jika ada dualisme dana hibah itu tidak dapat dicairkan. Akan tetapi ada pemahaman lain, hibah bisa dicairkan asalkan ada kesepakatan dari dua belah pihak,” kata Tanto di gedung Setda Pandeglang kepada wartawan, Selasa (21/6/2016).
Buat pemerintah daerah, kata Tanto, anggaran yang sudah diusulkan pada tahun 2015 lalu untuk dana hibah KNPI itu tidak menjadi silpa dan dapat dimanfaatkan oleh pemuda yang masuk dalam organisasi KNPI. Untuk memecahkan masalah tersebut pihaknya mengajak kepada dua belah pihak untuk duduk bareng.
“Ajaklah diskusi, kira kira jalan keluarnya seperti apa. Jangan dibuat pusing, gitu saja kok repot. Dan sekarang sedang dikaji, karena dana hibah itu diusulkan pada saat kepengurusan Rika dan diestafetkan ke Iin Muhlisin, jadi sebetulnya secara legal (yang dapat dana hibah) itu Iin,” kata pria yang juga Ketua DPD KNPI Provinsi Banten ini.
Meski begitu, lanjutnya, harus tetap mencari solusi supaya tidak menimbulkan persoalan walaupun upaya dari Disparpora dan Kesbangpol sudah mengajak dua belah pihak untuk duduk bareng.
“Kita harus cari win win solution. Kemarin sudah beberapa langkah yang dilakukan oleh Disparpora dan Kesbangpol dengan mengundang kedua belah pihak, tapi pemuda mah masih pa keukeh keukeh, pa kereng kereng (bersikukuh). Makanya kita coba panggil lagi kira kira solusinya seperti apa,” pungaksnya.(Rus)
