Connect with us

METROPOLITAN

Jadi Kewenangan Pemprov, Sekolah Gratis Dihapuskan

Published

on

Banten Hits – Terhitung mulai tahun 2017 nanti, Siswa yang menempuh jenjang pendidikan menengah atas atau SMA/SMK tak lagi bisa menikmati jaminan sekolah gratis.

 

Hal ini setelah wewenang pengelolaan, pemantauan proses belajar mengajar bukan lagi berada di Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan SMA/SMK negeri maupun swasta akan berada di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov).

“Jadi pada tahun 2017 diterapkan lagi biaya pembayaran gedung, biaya operasional gaji guru dan ATK, dan biaya personal siswa untuk ekstrakulikuler,” kata Kabid SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kota Serang, Lili Mutawali, JUmat (24/6/2016).

BACA :  PPP Banten Teliti Track Record Bacaleg

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 tersebut, kata Lili, maka per 1 Januari 2017 nanti akan diberlalukan lagi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) kepada para siswa.

“Makanya tahun depan kita tidak bisa berbuat banyak, karena biaya sekolah dikembalikan kepada masyarakat lagi. Bukan cuma di kita, tapi semua Kabupaten/Kota akan menerapkan lagi SPP,” ungkap Lili.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Furtasan Ali Yusuf menjelaskan, diambil alihnya wewenang SMA dan SMK ke Pemprov, maka anggaran yang diperuntukkan untuk menopang sekolah gratis yang anggarannya mencapai Rp48 Miliar akan dihapus.

“Karena sudah diambil alih Pemprov, anggaran Bantuan Operasional Mutu (BOM) dihapus,” jelasnya.(Nda)

BACA :  RSUD Kota Tangerang Evaluasi Kompetensi Pegawai



Terpopuler