Banten Hits – Pengadaan mobil dinas Pajero Sport untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebak, Dede Jaelani senilai hampir Rp600 juta menuai kritik dari sejumlah elemen masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pun didesak mengeluarkan rekomendasi pencopotan terhadap Dede dari jabatannya. BACA JUGA: Beli Pajero Sport, DPRD Didesak Keluarkan Rekomendasi Pecat Sekda Lebak.
Desakan tersebut langsung direspon, pimpinan DPRD bersama fraksi belum lama ini menggelar rapat, salah satu yang dibahas yakni soal rekomendasi pencopotan terhadap Dede. Bahkan, sejumlah fraksi sudah menyatakan kesiapan memberikan rekomendasi tersebut.
Namun, munculnya desakan pencopotan terhadap Dede dan rencana rekomendasi yang akan dikeluarkan DPRD mendapat reaksi dari AM Erwin Komara Sukma. Mantan anggota DPRD Lebak dari Partai Demokrat ini justru menyebut ada muatan politis dalam desakan tersebut.
“Desakan pencopotan itu sangat tidak rasional, ada unsur politis di situ. Dasarnya itu apa, hanya soal pengadaaan Pajero?. Kalau itu dasarnya, sangat jelas politisnya untuk menjatuhkan Sekda. Kalau ada yang menginginkan Sekda dicopot, atau kalau memang ada yang mau jadi Sekda bilang saja terang-terangan, tidak usah bawa-bawa Pajero,” kata Erwin kepada Banten Hits, Kamis (14/7/2016).
BACA JUGA: Pimpinan DPRD dan Fraksi Gelar Rapat Bahas Rekomendasi Pemecatan Sekda Lebak
Menurutnya, pengadaan mobil dinas tersebut tentu berdasarkan penetapan dan keputusan anggaran oleh DPRD yang dibahas dalam rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) bersama Pemerintah Daerah dan diketahui Bupati.
“Terlalu naif kalau itu dasarnya. Jadi, kalau sekarang ada orang-orang yang memberhentikan Sekda itu jelas politis, artinya ada orang-orang di Pemerintahan Daerah yang memang ingin menjerumuskan Sekda,” tegasnya.
Jika DPRD benar-benar mengeluarkan rekomendasi pencopotan terhadap Sekda, Erwin menilai Fraksi di DPRD hanya berfikir kepentingan politis tanpa menilai sesuatu secara rasional.
BACA JUGA: Fraksi di DPRD Siap Beri Rekomendasi Pemecatan Sekda Lebak
“Pelajari dulu dong masalahnya secara detail dan teliti, jangan asal mengeluarkan rekomendasi copot Sekda karena masalah ini, bisa saja kok itu nanti dibatalkan, sementara di luar sana enggak sedikit orang yang korup yang jelas-jelas merugikan keuangan negara. Kalau DPRD tetap keukeuh mengeluarkan rekomendasi, artinya wakil rakyat saat ini sama saja, sama-sama mementingkan kepentingan pribadi,” paparnya.(Nda)
