Banten Hits – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang mengklaim mampu menghemat anggaran Rp 51 M setelah SMA dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pandeglang Hendri Muahad Ishak Iskandar, sebelum diambil alih, anggaran sebesar itu harus digelontorkan setiap tahun untuk membiayai tunjangan daerah, gaji guru dan biaya rutin sekolah.
“Diambil alih oleh Pemprov, Pemkab merasa beruntung karena pembiayaan sekitar Rp 51 miliar pertahun bagi biaya pendidikan akan diambil oleh Pemprov,” kata Hendri kepada wartawan, Jumat (22/7/2017).
Hendri berharap, pengambilalihan itu tidak mengurangi biaya pendidikan bagi jenjang menengah di Pandeglang, namun justru sebaliknya, pihaknya berharap Pemprov Banten bisa menganggarkan yang lebih besar dari Pemkab Pandeglang, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten lebih besar.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pendidikan Menengah akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Dengan begitu, menurutnya, segala persoalan bagi guru dan sekolah menengah akan diurusi oleh Pemprov.
“Pemkab tidak lagi memiliki kewenangan, termasuk persoalan guru. Jadi nanti kalau ada guru yang bermasalah, langsung ke Pemprov. Kita hanya mantau saja,” ucapnya.(Rus)
