Banten Hits – Kuota jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggaran Jaminan Nasional (BPJS), terutama bagi penerima bantuan pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan program andalan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Pandeglang telah habis digunakan.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang Yangto, penambahan kuota jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu tersebut tengah digodok di bagian Sekretaris Daerah (Setda) dan tengah menunggu SK Bupati Pandeglang.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp 3 miliar bantuan dari Provinsi Banten tidak bisa dilangsung digunakan karena peraturanya, penerima bantuan yang belum mendapatkan kartu tersebut harus dicatat berdasarkan nama dan alamatnya.
“Anggaranya ada Rp 3 miliar, hanya tidak bisa digunakan karena harus didata, by name by adress terlebih dulu baru di SK kan bupati,” kata Yangto kepada Banten Hits, Rabu (28/9/2016).
Dengan habisnya kuota tersebut, kata dia, warga miskin akan kesulitan jika mau berobat. Yangto mengaku sudah berkomunikasi dengan Bupati Irna terkait persoalan tersebut. Yangto mendesak bagian hukum untuk segera mengajukan ke Irna untuk di SK-kan.(Rus)
